Rencana pemerintah menaikkan tarif KRL Jabodetabek khususnya untuk penumpang orang kaya, menuai protes. Rencana kenaikan itu sebesar Rp 2.000 untuk 25 kilometer pertama, jadi sebesar Rp 5.000 dari tarif yang berlaku saat ini.
Protes antara lain dilontarkan Komunitas Pengguna KRL Jabodetabek atau KRL Mania. Menurut mereka, pengguna KRL adalah pahlawan transportasi karena rela meninggalkan kenikmatan menggunakan kendaraan pribadi. Dengan begitu, mereka berkontribusi terhadap pengurangan konsumsi BBM subsidi.
Sementara itu pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno, menilai rencana kenaikan tersebut cukup beralasan. Salah satunya karena memperhitungan inflasi dan daya beli.
“Padahal naiknya cuma Rp 2.000 untuk 25 kilometer pertama, jadi Rp 5.000. Murah. Karena apa? Bandingkan dengan KRL Jogja-Solo [harga tiketnya] Rp 8.000 flat di sana. Padahal UMR-nya lebih rendah di sana,” kata Djoko kepada kumparan, Jumat (30/12).
Berikut daftar UMR 2023 wilayah Jogja-Solo:
Jogja di kisaran Rp 2,04 juta-Rp 2,32 juta per bulan
Solo Rp 2,17 juta per bulan
Daftar UMR wilayah Jabodetabek:
Banten di kisaran Rp 2,94 juta-Rp 4,65 juta per bulan
Bogor, Depok, dan Bekasi di kisaran Rp 4,63 juta-Rp 5,15 juta per bulan
Jakarta Rp 4,90 juta per bulan
Sehingga dia menilai, ada bias sosial ketika masyarakat yang menerima UMR lebih tinggi, justru menikmati subsidi tarif KRL yang lebih besar dibandingkan yang menerima standar upah lebih rendah.
Data PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebagai pengelola KRL, mengungkapkan untuk biaya operasional mereka berdasarkan penghitungan terakhir, membutuhkan dana Rp 14.981 per penumpang. Sementara subsidi dari pemerintah hanya Rp 11.981 per penumpang.
Djoko Setijowarno menambahkan, kajian soal kenaikan tarif KRL sudah dilakukan sejak 2018. “Tapi enggak jadi naik, karena 2019 mungkin kan karena tahun politik. Setelah itu 2020 malah ada pandemi,” ujarnya.(Sumber)
