Pemerintah memastikan program Kartu Prakerja Gelombang 1 tahun 2023 akan dirilis pada triwulan pertama tahun ini.
Kartu Prakerja yang dimulai pada 2022 sampai saat ini sudah diikuti oleh 16,4 juta penerima manfaat.
Tingginya minat masyarakat mengikuti program tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melanjutkan program pelatihan tersebut pada 2023.
Berbeda pada penyelenggaraan periode sebelumnya, Kartu Prakerja Gelombang 1 tahun 2023 akan menerapkan skema normal dalam mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja.
Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Cipta Kerja, Airlangga Hartarto, mengungkapkan Kartu Prakerja tahun 2023 akan menyediakan kuota peserta sebanyak 1 juta penerima manfaat.
Hal itu disampaikan Menko Airlangga seusai memimpin Rapat Komite Cipta Kerja mengenai Rencana Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023, Kamis 5 Januari 2023.
Untuk tahap awal, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang peserta.
Sisa target peserta sebanhyak 405 ribu orang akan dituntaskan dalam tahap kedua dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.
“Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” ungkap Menko Airlangga seperti dilansir laman Kemenko Perekonomian.
Ada berberapa penyesuaian yang ditetapkan pemerintah dalam mengimplementasikan Program Kartu Prakerja dengan skema normal itu.
Salah satunya terkait dengan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran. Di tahap awal, pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan 10 provinsi:
1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. Jawa Timur
5. Kalimantan Barat
6. Sumatra Utara
7. Sulawesi Selatan
8. Bali
9. NTT
10. Papua.
Besaran Bantuan untuk Peserta
Penyesuaian karena Kartu Prakerja gelombang 1 tahun 2023 menerapkan skema normal juga berpengaruh terhadap besaran bantuan.
Kartu Prakerja tahun 2023 menyediakan total bantuan Rp4,2 juta per peserta dengan rincian sebagai berikut:
– Bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta
– Insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali
– Insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.
Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan pada masa kini dan mendatang.
Penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan untuk menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023.
Hal itu bisa terlaksana karena program Kartu Prakerja tahun 2023 tidak lagi bersifat bantuan sosial melainkan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.
Pemerintah berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yag telah ditentukan.
“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” tegas Menko Airlangga.(Sumber)
