Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai hasil survei kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah, terutama dalam aspek komunikasi publik dan tata kelola sejumlah program strategis.
Dalam unggahan di media sosial, Jhon mengutip hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo berada di angka 49,5 persen. Ia juga mengklaim sebagian pemilih Prabowo yang sebelumnya mencapai sekitar 58 persen kini mulai menyatakan ketidakpuasan.
Menurut Jhon, salah satu penyebab menurunnya tingkat kepuasan publik adalah buruknya komunikasi pemerintah.
“Komunikasi yang disampaikan Presiden, Wakil Presiden, kementerian, maupun lembaga pemerintah belum mampu menjawab keresahan masyarakat,” ungkapnya, Rabu (29/7/2026).
Ia juga mengkritik pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam pernyataannya, Jhon menyampaikan kekhawatiran mengenai tata kelola kedua program tersebut serta menyebut adanya potensi persoalan dalam implementasinya. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi yang belum dibuktikan melalui putusan pengadilan atau temuan resmi lembaga berwenang.
Selain itu, Jhon menilai pemerintah dinilai menerima laporan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Ia mencontohkan adanya laporan mengenai keuntungan besar pelaku usaha tertentu dan penilaian bahwa kondisi ekonomi berjalan baik, sementara menurutnya masyarakat masih menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Jhon juga menyoroti kondisi pasar keuangan. Menurutnya, nilai tukar rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indikator ekonomi yang sulit dimanipulasi. Ia berpendapat setiap pernyataan Presiden dapat memengaruhi sentimen pasar dan berdampak pada pergerakan IHSG.
Di akhir pernyataannya, Jhon berharap hasil survei tersebut dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah, bukan direspons dengan menyalahkan lembaga survei. Ia menutup komentarnya dengan sindiran bernada humor terkait kemungkinan munculnya tudingan terhadap lembaga survei.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Istana maupun pemerintah terkait pernyataan Jhon Sitorus tersebut.
