Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, mantan Direktur E BAIS TNI Brigjen TNI (Purn) Poernomo menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah lebih tegas dan ofensif dalam menjalankan agenda pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.
Poernomo melihat terdapat tanggapan positif masyarakat terhadap sejumlah langkah Prabowo, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi dan penertiban pemerintahan.
Menurut dia, momentum tersebut harus dimanfaatkan Prabowo untuk memperkuat kepercayaan publik dengan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Presiden berkehendak melaksanakan Pasal 33. Sumber daya alam harus bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Poernomo di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijalankan setengah-setengah. Menurutnya, apabila langkah Presiden tidak tegas dan tidak mampu mengatasi berbagai hambatan di tingkat pelaksana, agenda pemerintahan justru dapat menjadi bumerang bagi Prabowo sendiri.
“Kalau langkah Prabowo setengah-setengah, Prabowo akan dimakan. Karena itu Presiden harus ofensif,” tegasnya.
Poernomo menilai persoalan utama bukan semata-mata pada niat Presiden, tetapi bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan hingga tingkat bawah.
“Ada niat baik dari Prabowo, tetapi di tingkat bawah tidak bisa merealisasikan,” katanya.
Memasuki Agustus, Poernomo juga mengingatkan adanya kemungkinan dinamika politik dan keamanan yang menurutnya perlu dicermati pemerintah.
Ia menyebut kemungkinan munculnya peristiwa besar yang saat ini belum terlihat secara terbuka. Namun, Poernomo menekankan bahwa hal tersebut masih merupakan pembacaan atau kewaspadaan terhadap perkembangan situasi, bukan kepastian bahwa suatu peristiwa tertentu akan terjadi.
Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya demonstrasi besar. Menurutnya, pemerintah perlu mampu membedakan antara demonstrasi yang benar-benar lahir dari keresahan masyarakat dengan aksi yang sengaja dikondisikan oleh kepentingan tertentu.
“Demo itu harus dilihat, apakah murni dari rakyat atau ada yang mengkondisikan,” ujarnya.
Poernomo turut mengingatkan agar pengelolaan keamanan tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak menimbulkan kesan bahwa TNI mengambil alih fungsi keamanan sipil.
Menurut Poernomo, perkembangan politik dan berbagai persoalan hukum dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Prabowo.
Karena itu, ia meminta Presiden lebih banyak mendengar pandangan dari berbagai pihak di luar lingkaran kekuasaan.
“Prabowo harus mendengar pihak luar. Jangan hanya mendengar orang-orang di sekelilingnya,” katanya.
Poernomo juga menilai Presiden tidak perlu ragu melakukan reshuffle apabila memang diperlukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Prabowo harus tegas dan perlu tegas. Kalau mau reshuffle, reshuffle saja,” ujarnya.
Selain persoalan kinerja pemerintahan, Purnomo menyinggung sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian publik, termasuk polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, persoalan-persoalan yang menjadi perhatian masyarakat perlu mendapatkan penjelasan dan penyelesaian secara terbuka melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Poernomo juga pernah menyoroti pentingnya ketegasan Prabowo dalam membersihkan pemerintahan dari pihak-pihak yang dianggap menghambat program Presiden. Ia bahkan menyebut adanya dugaan “kuda Troya” yang dapat merusak program pemerintah dari dalam.
Pada akhirnya, Poernomo menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan bukti nyata dari janji-janji politik Presiden.
Menurut dia, keberhasilan pemerintahan Prabowo akan sangat ditentukan oleh kemampuan Presiden memastikan kebijakan yang telah dicanangkan benar-benar sampai kepada rakyat.
“Rakyat butuh janji Prabowo, bukan omon-omon,” tegas Poernomo.
Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi titik bagi pemerintahan Prabowo untuk memperkuat keberpihakan kepada rakyat, mempercepat pemberantasan korupsi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
