PDIP meminta NasDem beretika politik dengan mundur dari kabinet Presiden Jokowi terkait mencuatnya isu NasDem dan Jokowi pecah kongsi. Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali menegaskan partainya berada di kabinet karena Jokowi, sehingga menurutnya tidak ada partai lain yang berhak mengatur.
“Partai NasDem berada di dalam kabinet itu bukan karena PDIP tapi karena Pak Jokowi. Jadi kabinet itu terbentuk atas kesepakatan bersama pada 2019, sehingga tentunya sekali lagi saya tekankan, tidak ada partai yang berhak menentukan partai politik lain ada di dalam atau di luar kabinet. Karena itu adalah kewenangan daripada Presiden,” kata Ali saat dihubungi, Rabu (18/1/2023).
Ali mengatakan NasDem akan selalu berada di koalisi Jokowi untuk memastikan jalannya pemerintahan hingga akhir periode tahun 2024. Hal itu merupakan komitmennya sejak pembentukan koalisi.
“Kedua, posisi NasDem di kabinet itu ingin memastikan program pemerintah itu berjalan dari 2019 hingga 2024. Ketiga, kami ingin memastikan bahwa Pak Jokowi, keselamatan, kehormatan, dan harga diri Pak Jokowi, harus dijaga oleh partai-partai koalisinya. Kemudian NasDem berkepentingan untuk menjaga hal itu,” kata dia.
Ali heran keputusan NasDem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres dipermasalahkan. Dia menilai NasDem tidak sama sekali mengambil ‘kue’ kekuasaan.
“Kami itu hari ini mencalonkan Anies ya sebagai capres. Nah, terus masalahnya? Kue kekuasaan yang diambil oleh NasDem? Kan memang kerjanya NasDem dari sebelum-sebelumnya. Dan kami berada di koalisi ini memang sejak 2019,” ujarnya.
Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini menegaskan partainya akan keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi hanya jika diminta oleh Jokowi sendiri. “Jadi kami akan keluar dari koalisi ini kalau kemudian Pak Presiden yang meminta kami untuk keluar,” lanjut dia.
Soal mencuatnya isu NasDem dan Jokowi pecah kongsi dikaitkan dengan reshuffle kabinet, Ali menilai semua parpol juga berpeluang dengan hal itu. Menurutnya, tak ada etika yang dilanggar NasDem. Dia pun menyinggung etika politik ini dengan mengungkit kader PDIP yang korupsi.
“Sama, sama halnya (antara NasDem dan PDIP). Ya saya nggak ngerti apa yang dilanggar oleh NasDem, etika apa yang dilanggar oleh NasDem ketika mencalonkan Anies.
Apakah kemudian PDIP itu tidak mencederai etika ketika kadernya korupsi, ditangkap. Apakah mereka tidak merasa bersalah dengan itu? Iya kan. Jadi kita tidak perlulah membicarakan hal-hal, biarlah presiden yang menilai kepantasan partai-partai politik,” ujarnya.
PDIP Minta NasDem Pamit dari Kabinet
Sebelumnya diberitakan, PDIP meminta NasDem beretika politik dengan memutuskan pamit dari koalisi pemerintahan Jokowi. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons mencuatnya isu Partai NasDem pecah kongsi dengan Presiden Jokowi sejak Anies Baswedan dimumkan Surya Paloh sebagai bakal calon presiden.
Said mulanya menekankan pihaknya memiliki tanggung jawab politik untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan demikian, katanya, PDIP akan memastikan keselamatan pemerintahan Jokowi dari gangguan manapun.
“Kami akan memastikan keselamatan pemerintah Presiden Jokowi dari gangguan manapun. Kami akan kawal beliau sampai 2024 dan bekerja keras penerus pemerintahan beliau adalah yang sejalan dengan pemerintahan Jokowi,” kata Said kepada wartawan, Rabu (18/1/2023).
Said menyinggung pihak yang berseberangan dengan Jokowi justru kini didukung oleh partai koalisi Jokowi. “Bukan pihak yang berseberangan dengan Jokowi saat ini didukung akan tetapi berdalih akan meneruskan agenda Presiden Jokowi pasca 2024. Kita tidak lain di mulut lain di hati. Ibu Megawati mendidik kami satunya pikiran dan tindakan,” katanya.
Said lalu menyarankan NasDem beretika politik dengan segera pamit dari kabinet Jokowi. Dia meminta NasDem tak mengambil kue kekuasaan namun juga berseberangan dengan Jokowi.
“Kami hormati hak otonom NasDem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet.
Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tetapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang berposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.
(Sumber)
