Pemerintah terus membangun kampus atau perguruan tinggi negeri Islam sejak 2015 di berbagai wilayah Indonesia. Untuk proyek-proyek tersebut, pemerintah juga mendapat total bantuan pinjaman atau utang Arab Saudi sebesar Rp 10 triliun.
Secara rinci, utang dari Islamic Development Bank (IsDB) sebesar Rp 7,3 triliun, sementara dari Saudi Fund for Development mencapai Rp 2,7 triliun. Berikut kumparan rangkum fakta-fakta Indonesia dana dari Arab Saudi untuk kampus negeri Islam di Indonesia:
Indonesia Himpun Dana Rp 10 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pemerintah telah mewadahi pendanaan hingga Rp 10 triliun dalam pembangunan perguruan tinggi negeri Islam di Indonesia. Dari jumlah ini, pinjaman yang masih aktif tinggal Rp 2,7 triliun, sementara sisanya telah dibayarkan pemerintah.
“Total pinjaman kita dari IsDB untuk membangun kampus-kampus di Indonesia adalah sebesar Rp 7,3 triliun. Untuk pinjaman sekarang ini yang masih aktif Rp 2,7 triliun. Itu artinya yang tidak aktif sudah kita bayar kembali,” jelas Sri Mulyani.
Untuk dana yang diperoleh dari IsDB, pemerintah telah membangun UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Wali Songo Semarang, UIN Mataram, UIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Raden Intan Lampung, IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Imam Bonjol Padang, dan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Sedangkan dari SFD, digunakan untuk pembangunan Kampus III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), serta RS Universitas Bengkulu.
Gunakan Dana APBN Rp 9,6 Triliun
Berdasarkan data Kementerian Agama, Sri Mulyani mengungkapkan proyek pembangunan perguruan tinggi negeri keagamaan yang dibangun menggunakan APBN sebesar Rp 9,6 triliun, lebih besar dari dana yang dihimpun dari Saudi. Dana ini telah digunakan pemerintah untuk perguruan negeri keagamaan sejak 2015 silam.
“Nilainya 9,6 triliun jadi lebih besar dari Saudi Fund Development. Ini dari 2015-2023. Saya mohon untuk menyampaikan ini bukan untuk umum pak, karena riya tidak boleh dalam agama Islam. Tapi ini adalah bagian dari pendidikan dan komunikasi,” ujar Sri Mulyani.
Dana-dana untuk pembangunan perguruan negeri Islam tersebut dicairkan melalui surat berharga syariah negara. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa dana yang dipinjam oleh surat berharga syariah negara ini nantinya akan dibayar kembali.
Penggunaan dana syariah ini, sebut Sri Mulyani, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan secara keislaman. Ia pun menekankan bahwa penggunaan dana tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong umat muslim untuk mencapai cita-citanya.
Sri Mulyani Merinding Bahas Utang
Saat membahas perihal utang tersebut di Universitas Islam, Sri Mulyani mengaku bulu kuduknya merinding. “Saya bicara di universitas Islam, jadi saya tahu berbicara tentang defisit dan utang itu langsung bulu kuduknya berdiri,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia memastikan negara mampu membayar kembali utang tersebut. Sebab, keuangan negara telah bekerja luar biasa dalam tiga tahun terakhir.
“Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali,” tutur dia.
Pembangunan Perguruan Tinggi Keagamaan Menggunakan SBSN
Sri Mulyani juga mengatakan biaya pembangunan Universitas Negeri Islam itu juga menggunakan surat berharga syariah negara. Sebab penggunaan dana itu merupakan utang yang wajib dibayar.
“Tadi disampaikan Profesor Jaenudin, pembangunan UIN tahap 1 dan 2 kampus yang kedua menggunakan surat berharga syariah negara. Itu adalah instrumen pembiayaan. Surat syariah negara itu utang pak. Namanya utang artinya kita bayar kembali,” tegas Sri Mulyani.(Sumber)
