Komisi VIII DPR meminta Mensos Tri Rismaharini menjelaskan pernyataan MenPANRB Azwar Anas yang menyebut anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp 500 triliun habis untuk rapat dan studi banding di hotel.
Anggota Komisi VIII Fraksi Golkar Jhon Kenedy Azis mempertanyakan dari mana anggaran Rp 500 triliun itu berasal.
“Saya sampaikan bahwa betul Kemensos di bawah mitra Komisi VIII. Tapi setahu saya anggarannya enggak sebanyak itu, 1/5 nya pun tidak ada anggarannya dari mana itu?” kata Jhon dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Rabu (8/2).
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VIII Fraksi Gerindra Abdul Wachid. Abdul mengaku kaget dengan informasi dana bantuan masyarakat digunakan lebih banyak untuk studi banding. Ia menegaskan hal itu tak pernah dilakukan Komisi VIII.
“Saya termasuk dari mitra Kemensos kebakaran jenggot Bu. Karena apa? Bahasanya di situ adalah banyak digunakan untuk studi banding, banyak digunakan untuk rapat di hotel, ini kan yang jelas ibu Kemensos ini mitra kami studi banding otomatis ke komisi VIII,” tutur dia.
“Saya sampaikan enggak benar nih Rp 500 triliun anggarannya aja enggak ada 500, Rp 100 triliun aja enggak ada,” lanjutnya.
Terkait hal ini, Risma menjelaskan anggaran Rp 500 triliun merupakan perlindungan sosial, bukan bansos.
“Jadi gini yang saya tahu itu anggaran Rp 500 triliun itu perlindungan sosial, itu yang disampaikan Ibu Sri Mulyani saat di Malang itu di dalamnya ada PKH, BPNT yang Rp 74 triliun, ada subsidi gas, subsidi listrik, ada subsidi BBM, totalnya Rp 500 triliun. Namanya Perlindungan Sosial, bukan bantuan sosial,” kata dia.
Eks Wali Kota Surabaya ini menuturkan. saat ini anggaran bansos sebesar Rp 75 triliun.
“Jadi beda, beda. Jadi kalau (urutan) ada bansos terus ada subsidi listrik, ada gas itu induknya perlindungan sosial begitu program namanya. Namanya program perlindungan sosial di dalamnya ada Bansos, Kemensos yang Rp 74 triliun,” ucap Risma.(Sumber)
