Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebut akan memberikan penguatan terhadap Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan penguatan yang diberikan sesuai dengan amanat Prinsip Paris untuk Lembaga HAM Nasional (NHRI) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Ini adalah amanat dari PBB melalui Prinsip Paris. Karena itu, di dalam [revisi] undang-undang ini kami akan mendudukkan komisi nasional tersebut berdasarkan amanat Prinsip Paris, yaitu lembaga yang benar-benar independen,” ucapnya dilansir Antara, Kamis (3/7/2025).
Prinsip Paris, jelas Pigai, menegaskan Komnas HAM merupakan pengawas independen atas kegiatan pembangunan pemerintah. Melalui revisi UU HAM, penguatan terhadap tugas pengawasan yang dimiliki Komnas HAM akan diperkuat demi menghadirkan keadilan bagi rakyat.
“Apakah komisi HAM akan diperkuat atau diperlemah? Revisi undang-undang adalah dalam rangka memberi penguatan, prinsipnya, bukan dalam rangka memperlemah. Ini bahasa yang perlu diketahui, memberikan infus, memberikan penguatan,” tegasnya.
Pemguatan itu akan digodok lebih lanjut setelah draf revisi UU HAM disampaikan kepada publik.
Daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU HAM di Kementerian HAM sudah selesai sekitar 60% dan 40% sisanya akan disempurnakan dari masukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
“Kami sudah meminta 25 kementerian dan lembaga, termasuk komisi-komisi untuk memberikan masukan kepada kami. Baru lima yang memberikan masukan. Hampir 20-an, tunggu memberikan masukan. Ini masukan di draf awal, tapi bahwa berikut kita sampaikan drafnya kepada publik,” katanya.
Lebih lanjut Menteri HAM mengatakan revisi ini diperlukan karena UU HAM yang lama sudah tidak lagi relevan. Perkembangan berbagai paradigma di bidang HAM tidak terakomodasi sepenuhnya dalam UU HAM yang sudah berlaku sejak tahun 1999 tersebut.
Sebelumnya, Pigai juga telah meminta dukungan DPR mengenai penyusunan revisi UU HAM. Revisi ini menjadi salah satu program Kementerian HAM karena undang-undang tersebut merupakan induk yang memayungi semua instansi dan masyarakat. (Sumber)
