Belakangan ini ruang publik dipenuhi perdebatan berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Sebagian masyarakat memberikan dukungan, sebagian lainnya menyampaikan kritik, bahkan muncul kelompok yang menggulirkan wacana pemakzulan Presiden sebagai respon atas sejumlah pernyataan maupun kebijakan pemerintah.
Dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Kritik terhadap pemerintah bukan hanya dibolehkan, tetapi juga dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik.
Namun, demokrasi yang sehat juga menuntut kejujuran intelektual. Kritik harus bertumpu pada data, logika, dan konteks, bukan semata-mata didorong oleh perbedaan pilihan politik. Jika kritik kehilangan objektivitas, demokrasi dapat berubah menjadi arena saling menyalahkan tanpa pernah menyentuh akar persoalan.
Karena itu, sebelum menjatuhkan penilaian bahwa pemerintahan Presiden Prabowo gagal, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab.
Benarkah persoalan ekonomi, politik, hukum, birokrasi, investasi, ketahanan pangan, dan tata kelola negara yang dihadapi Indonesia saat ini seluruhnya lahir setelah Presiden Prabowo menjabat?
Jawabannya tidak.
Dalam ilmu administrasi publik dikenal prinsip “policy continuity”, yaitu bahwa hasil pembangunan merupakan akumulasi kebijakan lintas pemerintahan. Infrastruktur, investasi, kualitas birokrasi, utang negara, ketahanan pangan, pendidikan, produktivitas ekonomi, hingga kualitas pelayanan publik merupakan hasil proses yang dibangun bertahun-tahun. Dampaknya kerap dirasakan pada masa pemerintahan berikutnya.
Itulah sebabnya setiap Presiden selalu menerima dua warisan sekaligus, keberhasilan yang perlu dilanjutkan dan persoalan yang harus diselesaikan.
Sejarah Indonesia menunjukkan pola yang sama. Presiden B.J. Habibie menerima Indonesia dalam kondisi krisis moneter tahun 1998. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi berbagai pekerjaan rumah pasca reformasi. Presiden Joko Widodo pun memulai pemerintahannya dengan tantangan pembangunan yang telah berkembang sejak periode sebelumnya.
Logika yang sama semestinya juga digunakan ketika menilai pemerintahan Presiden Prabowo. Tidak adil apabila seluruh persoalan yang merupakan akumulasi bertahun-tahun langsung dibebankan kepada pemerintahan yang baru berjalan.
Namun, memahami warisan masa lalu bukan berarti pemerintah saat ini bebas dari tanggung jawab. Justru tantangan seorang pemimpin adalah memperbaiki persoalan yang diwarisinya sekaligus membangun pondasi baru bagi masa depan.
Prabowo dan Paradigma Pembangunan
Jika dicermati secara menyeluruh, berbagai program Presiden Prabowo memperlihatkan arah perubahan yang cukup mendasar.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi (KDMP), perkebunan rakyat, peremajaan sawit rakyat, serta kedaulatan pangan menunjukkan benang merah yang sama, yaitu memperbesar peran rakyat sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
Arah tersebut selaras dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam perspektif ini, tampak tiga pilar utama yang ingin diperkuat.
Pertama, rakyat, melalui petani, nelayan, pelaku UMKM, koperasi, dan masyarakat desa sebagai motor penggerak ekonomi.
Kedua, BUMN, sebagai instrumen strategis negara untuk mengelola aset nasional sekaligus mendorong investasi produktif.
Ketiga, koperasi, sebagai dasar ekonomi kerakyatan yang memperkuat posisi tawar masyarakat dan memperluas pemerataan kesejahteraan.
Apabila arah tersebut benar-benar terwujud, Indonesia tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun pemerataan yang lebih luas.
Transformasi sebesar ini tentu tidak mudah. Pemerintah harus mengubah cara berpikir birokrasi, budaya organisasi, pola kerja lembaga, hingga kebiasaan yang telah mengakar selama bertahun-tahun.
Di sinilah letak tantangan terbesar pemerintahan saat ini.
Visi Presiden tidak akan menghasilkan perubahan apabila para pelaksana kebijakan gagal menerjemahkannya menjadi program yang efektif.
Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, bukan hanya soal menyediakan makanan. Program tersebut mencakup pengelolaan rantai pasok nasional, logistik, distribusi, pengawasan mutu, pengadaan bahan baku, sistem pembayaran, pengendalian anggaran, hingga koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
Begitu pula program kedaulatan pangan. Pemerintah tidak cukup hanya meningkatkan produksi beras. Pemerintah juga harus menyelaraskan kebijakan pertanian, irigasi, pupuk, benih, distribusi, reforma agraria, pembiayaan, serta perlindungan hukum bagi petani.
Demikian pula koperasi modern. Pemerintah tidak cukup hanya membentuk koperasi, tetapi harus memastikan koperasi dikelola secara profesional agar mampu bersaing dalam ekonomi modern.
Artinya, seluruh program tersebut sesungguhnya merupakan pekerjaan manajemen industri berskala nasional.
Program seperti itu membutuhkan pemimpin yang memahami manajemen organisasi besar, mampu bekerja dengan kecepatan tinggi, mengambil keputusan secara cepat, dan mengoordinasikan ribuan pelaksana di seluruh Indonesia.
Karena itu, penempatan sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat menentukan. Prinsip “the right person in the right place” tetap menjadi kunci keberhasilan.
Apabila visi besar ditopang oleh pelaksana yang kurang tepat, maka hasilnya tidak akan optimal. Sebaliknya, pelaksana yang kompeten mampu mengubah visi besar menjadi hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Komunikasi Kepresidenan Perlu Diperkuat
Selain pelaksanaan program, komunikasi pemerintahan juga menjadi faktor yang sangat menentukan.
Sebagian pengamat membandingkan gaya komunikasi Presiden Prabowo dengan Donald Trump karena sama-sama dikenal lugas, spontan, dan sering berbicara apa adanya.
Namun persoalan utamanya bukan terletak pada gaya bicara Presiden.
Persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana sistem komunikasi negara bekerja setelah Presiden menyampaikan sebuah pernyataan.
Di negara-negara yang memiliki sistem komunikasi pemerintahan yang kuat, setiap pernyataan Presiden yang memunculkan polemik segera diikuti penjelasan resmi. Tim komunikasi menjelaskan konteks, tujuan, dan arah kebijakan, sekaligus menyerap respons masyarakat agar polemik tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan.
Indonesia memerlukan pola komunikasi seperti itu.
Badan Komunikasi Pemerintah dan Kantor Staf Presiden semestinya menjadi jembatan dua arah antara Presiden dan rakyat. Mereka bukan hanya menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga membawa kembali kritik, aspirasi, dan masukan masyarakat kepada Presiden.
Komunikasi yang baik bukan hanya berbicara kepada rakyat, melainkan juga mendengar suara rakyat.
Loyalitas kepada Presiden juga tidak boleh dimaknai sebagai kebiasaan membenarkan setiap keputusan. Loyalitas yang sesungguhnya adalah keberanian menyampaikan fakta, kondisi lapangan, dan kritik yang membangun demi keberhasilan pemerintahan.
Tidak Cukup Mengandalkan Ahli Komunikasi
Menurut hemat penulis, kelemahan berikutnya terletak pada kualitas sumber daya manusia yang mengelola transformasi tersebut.
Banyak figur di sekitar pemerintahan memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik, bahkan sangat populer di media sosial. Kemampuan itu tentu penting.
Namun apabila Presiden Prabowo benar-benar ingin membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih progresif, maka kebutuhan pemerintah jauh lebih besar daripada hanya memiliki komunikator yang pandai membangun opini publik.
Transformasi sebesar ini membutuhkan orang-orang yang memahami ideologi pembangunan, ekonomi nasional, manajemen industri, logistik, transformasi organisasi, dan tata kelola pemerintahan modern.
Apabila pemerintahan hanya ingin menjalankan pola administrasi seperti biasanya, atau hanya mengejar capaian rutin sebagaimana lazim terjadi dalam birokrasi, kemampuan komunikasi mungkin sudah memadai.
Namun apabila targetnya adalah melakukan lompatan pembangunan, maka pendekatan manajemennya juga harus berubah.
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tersebut. Banyak perguruan tinggi di dalam negeri telah lama melahirkan lulusan manajemen industri, teknik industri, ekonomi pembangunan, logistik, rekayasa sistem, dan kebijakan publik.
Di dalam kabinet sendiri terdapat beberapa figur dengan kapasitas akademik dan manajerial yang kuat. Namun transformasi sebesar ini tentu tidak bisa bertumpu pada segelintir orang. Pemerintah memerlukan lebih banyak teknokrat, profesional, akademisi, dan praktisi yang mampu menerjemahkan visi Presiden menjadi sistem kerja yang efektif.
Presiden Butuh Orang yang Berani Mengoreksi
Sejarah memperlihatkan bahwa hampir setiap Presiden memiliki tokoh-tokoh yang dipercaya sebagai tempat berdiskusi dan memperoleh pandangan alternatif.
Yang paling penting bukan siapa orangnya, melainkan apakah mereka berani menyampaikan fakta, memberikan sudut pandang yang berbeda, dan mengingatkan ketika pelaksanaan kebijakan mulai bergeser dari tujuan awal.
Pemimpin yang kuat justru membutuhkan pembantu yang berani mengatakan kebenaran, bukan cuma mengatakan apa yang ingin didengar oleh pemimpinnya.
Budaya seperti inilah yang akan memperkuat kualitas pengambilan keputusan negara.
Penutup
Perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo masih berada pada tahap awal. Terlalu dini apabila publik langsung memberikan vonis berhasil ataupun gagal.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa visi besar tersebut didukung oleh pelaksana yang kompeten, komunikasi yang efektif, koordinasi yang solid, serta keberanian melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
Demokrasi yang sehat tidak dibangun oleh pujian tanpa kritik, tetapi juga tidak tumbuh dari kritik yang mengabaikan konteks sejarah.
Bangsa ini memerlukan budaya politik yang lebih dewasa, berani mengapresiasi keberhasilan, jujur mengakui kelemahan, objektif mengevaluasi kebijakan masa lalu maupun masa kini, serta bersama-sama memperbaiki apa yang masih kurang.
Apabila visi, kebijakan, pelaksanaan, komunikasi, dan kepemimpinan mampu berjalan dalam satu irama, maka peluang Indonesia membangun ekonomi yang lebih berdaulat, lebih produktif, dan lebih bertumpu pada kekuatan rakyat akan semakin besar.
Oleh: Agusto Sulistio – Citizen Journalist
Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Juli 2026, 09:54 Wib.
