Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus-menerus “ditakut-takuti” oleh pasar maupun lembaga pemeringkat dinilai memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar pesan ekonomi.
Bagi pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, pidato tersebut merupakan sinyal bahwa pemerintah sedang membangun paradigma baru dalam pengambilan keputusan nasional, yakni menempatkan kepentingan strategis negara di atas tekanan eksternal.
Dalam sidang kabinet yang dihadiri para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus percaya diri menjalankan program-program yang telah direncanakan tanpa terus dibayangi berbagai tekanan dari luar.
Menurut Amir Hamzah, pernyataan tersebut perlu dibaca dalam perspektif geopolitik global yang tengah mengalami perubahan besar.
“Pidato Presiden bukan hanya berbicara mengenai ekonomi. Ini adalah pesan strategis bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan keberanian dalam menentukan arah pembangunan hanya karena tekanan pasar atau persepsi lembaga-lembaga internasional,” ujarnya, Rabu (22/7/2026).
Amir menjelaskan, dunia saat ini sedang memasuki era multipolar, di mana dominasi kekuatan ekonomi dan politik global mulai bergeser.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan China, konflik berkepanjangan di berbagai kawasan, perang teknologi, hingga kompetisi memperebutkan sumber daya strategis telah mengubah cara negara-negara besar mempertahankan pengaruhnya.
Dalam situasi tersebut, menurutnya, tekanan terhadap negara berkembang tidak lagi hanya dilakukan melalui instrumen militer.
“Instrumen ekonomi, persepsi pasar, perang informasi, hingga pembentukan opini global menjadi bagian dari operasi strategis modern.”
Ia mengatakan, lembaga pemeringkat, pelaku pasar internasional, maupun media ekonomi global memang memiliki fungsi profesional masing-masing. Namun, dalam perspektif intelijen geopolitik, setiap negara tetap harus mampu membaca bagaimana berbagai informasi tersebut dapat memengaruhi psikologi pengambil kebijakan maupun persepsi investor.
Menurut Amir Hamzah, dalam studi intelijen modern dikenal konsep bahwa stabilitas suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh persepsi.
Perubahan sentimen pasar dapat memengaruhi nilai tukar, arus investasi, hingga kepercayaan publik.
Karena itu, negara perlu memiliki kemampuan melakukan mitigasi risiko terhadap berbagai bentuk tekanan psikologis yang muncul di sektor ekonomi.
“Yang harus dibangun adalah daya tahan nasional. Jangan sampai setiap perubahan opini eksternal langsung membuat pemerintah mengubah arah kebijakan yang sebenarnya sudah dirancang untuk kepentingan jangka panjang.”
Ia menilai pidato Presiden Prabowo mengandung pesan mengenai pentingnya ketahanan mental para penyelenggara negara.
Amir mengatakan, konsep ketahanan nasional pada era modern mencakup berbagai dimensi, mulai dari ekonomi, pangan, energi, teknologi, pertahanan, hingga keamanan informasi.
Menurutnya, negara yang terlalu bergantung pada persepsi eksternal akan lebih mudah mengalami tekanan ketika terjadi gejolak global.
Sebaliknya, negara yang memiliki fondasi ekonomi domestik kuat akan lebih mampu menghadapi perubahan situasi internasional.
Ia menilai berbagai program pemerintah seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, swasembada energi, penguatan koperasi, industrialisasi pertahanan, hingga pembangunan SDM merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi nasional.
Amir juga menyoroti semakin pentingnya perang informasi (information warfare).
Menurutnya, pada era digital, narasi yang berkembang di media internasional maupun media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan investor dalam waktu singkat.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat komunikasi publik agar setiap kebijakan strategis dapat dipahami secara utuh.
“Informasi yang tidak dikelola dengan baik bisa berubah menjadi tekanan psikologis terhadap negara.”
Meski demikian, Amir mengingatkan bahwa keberanian mengambil keputusan harus tetap diiringi tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, pasar tetap memperhatikan indikator fundamental seperti kepastian hukum, stabilitas fiskal, transparansi anggaran, kualitas birokrasi, produktivitas industri, serta pemberantasan korupsi.
“Kemandirian bukan berarti mengabaikan disiplin ekonomi. Yang dimaksud Presiden adalah jangan sampai rasa takut membuat pemerintah kehilangan keberanian menjalankan agenda strategis nasional.”
Amir menilai posisi Indonesia saat ini semakin strategis karena memiliki sumber daya alam yang besar, jumlah penduduk produktif yang tinggi, serta letak geografis yang berada di jalur perdagangan dunia.
Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi perhatian berbagai kekuatan global.
Menurutnya, semakin besar posisi strategis Indonesia, semakin besar pula berbagai bentuk kompetisi pengaruh yang akan dihadapi.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memperkuat kemampuan intelijen negara dalam membaca dinamika geopolitik, mengantisipasi risiko ekonomi global, serta menjaga stabilitas nasional.
Dalam pandangan Amir Hamzah, pidato Presiden Prabowo bukan sekadar ajakan untuk mengabaikan tekanan pasar, melainkan dorongan agar Indonesia memiliki kepercayaan diri sebagai negara berdaulat yang mampu menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan nasional.
Ia menekankan bahwa di tengah perubahan tatanan dunia, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan para pemimpinnya menjaga konsistensi kebijakan, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun daya tahan terhadap berbagai bentuk tekanan eksternal.
