Advokat Indonesia dan Australia, Denny Indrayana, kembali melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat ketujuh yang dipublikasikan pada Kamis (30/7/2026), Denny menyampaikan kritik tajam terhadap arah pemerintahan sekaligus mengingatkan Presiden agar tidak keliru membaca situasi politik dan memilih orang-orang di lingkaran kekuasaan.
Surat yang berjudul “Bapak Presiden, Anda Keliru” itu diawali dengan pengakuan Denny bahwa enam surat sebelumnya diduga belum sampai kepada Presiden. Menurutnya, “pagar istana terlalu tinggi” dan “dinding istana terlalu tebal”, sehingga kritik dari luar sulit menembus lingkaran pengambil keputusan.
Denny mengaku tetap memilih menyampaikan pandangannya melalui tulisan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Ia juga mengungkapkan telah berdiskusi dengan tokoh nasional Amien Rais mengenai kondisi bangsa.
Dalam surat tersebut, Denny menilai sebuah rezim dapat menghadapi ancaman serius apabila dihadapkan pada tiga persoalan utama, yakni krisis ekonomi, skandal publik, dan skandal pribadi. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kritik dan literasi politik sebagai bagian dari kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut Denny, terdapat indikasi Presiden menerima informasi yang tidak akurat dari lingkungan sekitarnya. Ia menyinggung pernyataan Presiden mengenai keuntungan sebuah penggilingan padi yang disebut bisa mencapai Rp2 triliun sebagai contoh narasi yang menurutnya perlu dikaji kembali berdasarkan data dan logika.
“Apapun, kami memilih menjadi kelompok pengingat. Menyampaikan masukan dengan hati bersih, tanpa pamrih. Kami izin berkata dengan lantang: Bapak Presiden, Anda keliru,” tulis Denny.
Ia juga menyoroti istilah “londo ireng” yang belakangan menjadi perbincangan publik. Denny menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pengkhianatan.
Sebaliknya, ia berpandangan bahwa ancaman sesungguhnya justru berasal dari para pelaku korupsi yang berada di sekitar pusat kekuasaan. Menurutnya, orang-orang yang terus memberikan pujian tanpa menyampaikan kondisi sebenarnya berpotensi menyesatkan pengambilan keputusan Presiden.
Dalam bagian lain suratnya, Denny mengkritik sejumlah persoalan yang menurutnya muncul akibat kesalahan dalam memilih pembantu Presiden. Ia menyinggung dugaan penyimpangan dalam sejumlah program pemerintah, isu dugaan korupsi yang menyeret aparat penegak hukum, hingga kembali mengkritisi proses terpilihnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menuai kontroversi terkait putusan etik.
Denny kemudian meminta Presiden Prabowo segera melakukan perubahan arah kebijakan, terutama dalam agenda pemberantasan korupsi.
Menurutnya, salah satu langkah penting adalah mengembalikan kekuatan dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif.
Menutup suratnya, Denny mengingatkan Presiden agar tidak keliru membedakan antara pihak yang memberikan kritik demi kepentingan bangsa dengan mereka yang justru merugikan negara dari dalam lingkaran kekuasaan.
“Jangan lagi keliru Bapak Presiden. Keliru membaca peta, mana kawan, mana lawan. Fatal akibatnya,” tutup Denny dalam surat terbuka tersebut.
