Pemerhati politik sekaligus Alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai Presiden Prabowo Subianto menghadapi dilema politik setelah hasil dua lembaga survei menempatkan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebagai figur dengan elektabilitas lebih tinggi dalam simulasi Pilpres 2029.
Menurut Iwan, dinamika tersebut menunjukkan bahwa persepsi publik dapat berubah lebih cepat dibandingkan kekuatan kekuasaan yang dimiliki seorang presiden.
“Seorang presiden mungkin menguasai pemerintahan, tetapi belum tentu menguasai opini masyarakat. Politik selalu bergerak mengikuti persepsi publik,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).
Ia menjelaskan, hasil survei yang dirilis SMRC dan Indikator Politik Indonesia pada akhir Juli 2026 menjadi sinyal penting yang perlu dicermati. Dalam simulasi elektabilitas kedua lembaga tersebut, nama Kang Dedi Mulyadi muncul sebagai salah satu figur dengan tingkat dukungan publik yang sangat tinggi.
Di sisi lain, lanjutnya, SMRC juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo turun menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, dari sebelumnya mencapai 81,2 persen pada November 2025. Penurunan itu dikaitkan dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa survei bukanlah penentu hasil pemilu.
“Survei hanya memotret opini publik pada saat pengambilan data. Hasil Pilpres tetap ditentukan oleh dinamika politik hingga hari pemungutan suara,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menghadirkan dilema strategis bagi Prabowo menjelang kontestasi politik 2029.
Apabila Prabowo memilih merangkul KDM sebagai mitra politik, peluang kemenangan koalisi dinilai berpotensi meningkat mengingat tingginya popularitas KDM, terutama di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.
Namun, langkah tersebut juga memiliki konsekuensi politik.
“Popularitas KDM yang terus meningkat bisa membuat perhatian publik lebih banyak tertuju kepadanya dibandingkan Presiden Prabowo. Dalam sejarah politik, figur yang awalnya menjadi aset politik bisa berkembang menjadi pusat gravitasi baru dalam perebutan kekuasaan,” ujarnya.
Sebaliknya, apabila Prabowo tidak menggandeng KDM, menurut Iwan, peluang munculnya poros politik baru juga semakin terbuka.
Ia menilai, apabila tren survei tetap bertahan hingga mendekati Pemilu 2029, bukan tidak mungkin KDM maju sebagai calon presiden dengan dukungan koalisi yang berbeda.
“Politik Indonesia sudah berkali-kali menunjukkan bahwa momentum sering kali lebih menentukan dibandingkan senioritas. Pengalaman Jokowi pada 2012 hingga akhirnya memenangkan Pilpres 2014 menjadi salah satu contoh bagaimana popularitas kepala daerah dapat berkembang menjadi kekuatan nasional,” katanya.
Selain elektabilitas, Iwan menilai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah merupakan indikator penting yang perlu menjadi perhatian serius.
Ia membandingkan capaian kepuasan publik pada masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo yang relatif lebih tinggi dibandingkan angka terbaru yang dirilis SMRC terhadap pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, perbandingan tersebut memang tidak dapat dilakukan secara mutlak karena setiap pemerintahan menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang berbeda. Namun, tren penurunan kepuasan publik tetap menjadi indikator yang layak dicermati.
Iwan menilai faktor ekonomi menjadi penyebab utama menurunnya tingkat kepuasan masyarakat. Persepsi terhadap kondisi ekonomi, daya beli, serta tekanan kehidupan sehari-hari dinilai sangat memengaruhi penilaian publik terhadap pemerintah.
Selain itu, isu penegakan hukum dan stabilitas politik juga disebut ikut membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Terkait berbagai spekulasi mengenai konfigurasi politik menuju Pilpres 2029, termasuk isu yang mengaitkan KDM dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Iwan menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi dari partai politik maupun deklarasi pasangan calon.
“Semua itu masih berada dalam ranah spekulasi politik. Belum ada kepastian mengenai konfigurasi pasangan calon untuk Pilpres 2029,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Iwan menegaskan bahwa tantangan terbesar Prabowo bukan semata menentukan apakah akan menggandeng KDM atau tidak, melainkan bagaimana mengembalikan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja pemerintahan.
“Jika kepuasan publik kembali meningkat, ruang politik Prabowo menuju 2029 akan tetap terbuka, dengan atau tanpa KDM. Sebaliknya, apabila tren penurunan terus berlanjut sementara popularitas KDM meningkat, peta politik nasional berpotensi berubah secara signifikan,” pungkasnya.
