“Tidak semua perubahan besar datang dengan wajah yang rapi. Ada yang justru lahir di tengah kebisingan, perdebatan, dan kesan seolah-olah semuanya berjalan tanpa arah.”
Sepuluh Menit yang Mengubah Wibawa Bangsa
Siaran langsung pidato Presiden baru saja berakhir.
Belum sampai sepuluh menit, potongan-potongan video mulai memenuhi media sosial.
Judul-judul berita bermunculan, mulai “pindah ke negara lain, antek-antek asing hingga londo ireng”. Grup WhatsApp keluarga, komunitas, hingga perkantoran mendadak ramai.
Di satu sisi ada yang mengacungkan jempol, memuji keberanian Presiden berbicara tanpa tedeng aling-aling. Di sisi lain, tidak sedikit yang mempertanyakan pilihan kata, nada bicara, bahkan ekspresi yang ditampilkan.
Seolah-olah negeri ini memiliki ritual baru.
Setiap Presiden Prabowo berbicara, perdebatan selalu ikut lahir. Ada yang bilang “Netizen lebih suka bahas noise (isu remeh) dan ada juga yang sebut “Netizen mulai bermutu karena bahas substansi”.
Yang menarik, perdebatan itu sering berhenti pada satu atau dua kalimat yang dianggap kontroversial, sebut saja “Londo Ireng”. Padahal, bila seluruh pidato didengarkan hingga selesai, terdapat sebuah benang merah yang hampir tidak pernah berubah.
Presiden terus berbicara tentang petani, nelayan, koperasi, UMKM, hilirisasi, lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, dan bagaimana kekayaan Indonesia semestinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih penting daripada hanya memperdebatkan pilihan kata.
Apakah kita sedang menyaksikan pidato yang kontroversial?
Atau sebenarnya sedang menyaksikan lahirnya sebuah cara pandang baru terhadap pembangunan Indonesia?
Arah Baru yang Sedang Dibangun
Setiap pemerintahan memiliki cerita yang ingin ditinggalkan kepada sejarah.
Ada yang dikenang karena berhasil menjaga stabilitas. Ada yang diingat karena pembangunan infrastrukturnya.
Ada pula yang mencoba mengubah cara sebuah bangsa memandang pembangunan itu sendiri.
Pemerintahan Presiden Prabowo sepertinya memilih jalan yang ketiga.
Arah tersebut dituangkan dalam delapan agenda prioritas Asta Cita, yang menjadi pedoman pembangunan nasional. Di dalamnya tersimpan cita-cita membangun Indonesia yang lebih berdaulat, lebih mandiri, dan lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Jika dicermati lebih jauh, arah pembangunan tersebut juga dapat dipahami sebagai ikhtiar untuk semakin mendekatkan praktik penyelenggaraan ekonomi nasional kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun, cita-cita sebesar itu tentu tidak mungkin diwujudkan melalui cara-cara yang biasa.
Mengubah arah pembangunan sebuah negara yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda setiap ganti presiden, bukan hanya menyusun program baru. Perubahan semacam itu menuntut keberanian mengambil keputusan, kemampuan menyatukan langkah seluruh institusi negara, serta kesabaran menghadapi berbagai dinamika yang pasti menyertainya.
Dari berbagai pidato dan langkah kebijakannya, Presiden Prabowo tampak meyakini bahwa perubahan besar harus dimulai dari kepemimpinan di tingkat tertinggi. Dengan kata lain, transformasi tersebut bergerak melalui sebuah revolusi dari atas (revolution from above), yaitu perubahan yang diarahkan langsung oleh kepemimpinan nasional, kemudian diterjemahkan secara bertahap ke seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga akhirnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam perspektif itu, Presiden tidak hanya menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga berupaya menjadi penggerak utama transformasi ekonomi nasional. Tujuannya bukan semata meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan membangun sistem ekonomi yang semakin berpihak kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Tentu, keberhasilan perubahan sebesar itu tidak hanya bergantung pada Presiden seorang diri. Ini membutuhkan aparatur negara yang memiliki cara pandang yang sama, bekerja dengan niat baik, jujur, tulus, disiplin, penuh semangat pengabdian, serta memiliki kesabaran dalam menghadapi proses perubahan yang tidak selalu berjalan mulus.
Mungkin karena itulah, pada awal pemerintahannya, Presiden mengumpulkan para menteri dalam kegiatan retreat. Bagi sebagian orang, kegiatan itu hanya dianggap sebagai orientasi jabatan. Namun, dapat pula dipahami sebagai upaya menyamakan visi, menyatukan cara berpikir, dan membangun kesadaran bahwa seluruh kementerian merupakan bagian dari satu misi besar yang sama.
Karena perubahan tidak cukup dimulai dari kebijakan.
Perubahan harus dimulai dari cara berpikir orang-orang yang menjalankan kebijakan itu.
Ketika Harapan Bertemu Kenyataan
Sayangnya, gagasan yang besar hampir selalu bertemu dengan kenyataan yang tidak sederhana.
Program mulai berjalan.
Sebagian berhasil, sebagian masih tersendat.
Birokrasi berusaha menyesuaikan diri. Koordinasi antarlembaga belum selalu berjalan sempurna.
Di saat yang sama, harapan masyarakat meningkat jauh lebih cepat daripada kemampuan sistem untuk berubah.
Di sinilah kritik mulai bermunculan.
Ada yang mempertanyakan lambatnya implementasi. Ada yang menyoroti efektivitas birokrasi. Ada pula yang menyebut sebagian janji hanya “omon-omon” karena hasilnya belum sepenuhnya terlihat. Semua kritik itu merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Namun, pertanyaan yang lebih menarik adalah, apakah setiap perubahan besar memang pernah lahir tanpa kegaduhan?
Sejarah justru menunjukkan bahwa hampir semua transformasi besar selalu diawali oleh benturan antara kebiasaan lama dengan cara baru. Ketika sistem lama belum sepenuhnya ditinggalkan sementara sistem baru masih mencari bentuk, yang muncul kadang-kadang bukan keteraturan, melainkan kebingungan.
Barangkali di sinilah banyak orang mulai kehilangan kesabaran.
Kekacauan Kadang Jadi Awal Tatanan Baru
Dalam berbagai kajian mengenai perubahan organisasi dan transformasi sosial terdapat sebuah kerangka berpikir yang dikenal, yaitu Chaotic – Disorder – Order.
Kerangka ini bukanlah ukuran benar atau salahnya suatu pemerintahan. Ini hanyalah salah satu lensa untuk memahami mengapa perubahan besar pada tahap awal sering terlihat semrawut.
Fase pertama adalah chaotic. Pada tahap ini sistem lama belum sepenuhnya ditinggalkan, sementara sistem baru masih dibangun. Harapan masyarakat meningkat, tetapi birokrasi masih menyesuaikan diri. Kebijakan baru bermunculan, koordinasi masih mencari bentuk, dan kritik datang dari berbagai arah.
Apabila proses pembenahan berjalan konsisten, perubahan memasuki fase disorder.
Dalam konteks ini, disorder bukan berarti kekacauan yang semakin besar, melainkan proses penataan ulang. Evaluasi dilakukan, koordinasi diperbaiki, prioritas dipertegas, dan lembaga-lembaga mulai menemukan ritme kerja yang seirama.
Barulah kemudian lahir fase order, yaitu ketika sistem baru mulai bekerja secara stabil. Kebijakan menjadi lebih terintegrasi, birokrasi semakin efektif, pelayanan publik membaik, dan manfaat pembangunan mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Mungkin inilah bagian yang selama ini jarang dibicarakan.
Apa yang hari ini terlihat sebagai kekacauan belum tentu merupakan akhir dari sebuah perjalanan atau kegagalan pemerintahan Prabowo. Bisa jadi, ini justru merupakan fase awal menuju lahirnya sebuah tatanan baru.
Sejarah Akan Menentukan Jawabannya
Pada akhirnya, rakyat tidak akan menilai keberhasilan sebuah pemerintahan dari seberapa sering Presiden berpidato atau seberapa ramai perdebatan di media sosial.
Rakyat akan menilai dari kenyataan yang mereka rasakan setiap hari.
Apakah harga hasil panen semakin baik, penghasilan nelayan lebih layak? Apakah koperasi dan UMKM semakin kuat, dan lapangan kerja semakin terbuka?
Apakah pelayanan publik semakin mudah, birokrasi semakin cepat, bersih, dan profesional?
Apakah pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan?
Jika indikator-indikator tersebut mulai tampak secara konsisten, mungkin Indonesia memang sedang bergerak dari fase chaotic, melewati disorder, dan perlahan memasuki order, sebuah tatanan pembangunan yang lebih matang dan semakin berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
Apakah proses itu akan berhasil? Tidak seorang pun dapat menjawabnya secara pasti hari ini.
Waktu, konsistensi, kemampuan melakukan evaluasi, serta kesediaan menerima kritik akan menjadi penentunya.
Sejarah akan mencatat siapa yang mampu mengubah visi menjadi kebijakan, kebijakan menjadi perubahan, dan perubahan itu benar-benar meningkatkan kualitas hidup rakyat.
Jika itu terwujud, maka kebisingan yang kita dengar hari ini mungkin suatu saat akan dikenang bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai suara-suara yang mengiringi lahirnya sebuah tatanan ekonomi baru yang lebih adil, lebih mandiri, dan lebih menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Oleh: Agusto Sulistio – Citizen Journalist
Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 30 Juli 2026, 16:36 Wib.
