Ditolak Golkar masuk koalisi besar karena memperumit situasi, PDIP Geram: Deklarasi saja, jangan banyak omong.
Saat ini pembentukan koalisi besar beberapa partai politik tengah menjadi perhatian.
Namun, Golkar menolak PDIP bergabung dengan koalisi besar karena disebut PDIP sudah bisa mengusung capresnya sendiri.
Politikus PDIP, Aria Bima memberi respons saat partainya disebut memperumit situasi jika bergabung dengan koalisi besar.
Bahkan ia mengaku geram jika partainya disebut ngotot mengajukan kader dari tokoh internal partai.
Ini berawal dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid yang menolak PDI-Perjuangan masuk di koalisi besar.
Penolakan tersebut didasari karena PDIP tentu akan kukuh mengusung Calon Presiden (Capres) dari kadernya sendiri.
Apalagi PDIP, kata Nurdin, sebenarnya sudah mampu mengusung Capresnya sendiri.
Jika PDIP bergabung dengan koalisi besar, menurut Nurdin, maka yang terjadi akan timbul kerumitan.
“PDIP tentu pasti berjuang untuk kadernya sendiri dan apalagi cukup tinggikan (elektabilitasnya), artinya bersainglah tiga tokoh itu.”
“Tapi kalau ini bergabung, ini akan menambah kerumitan, sementara PDIP bisa mencalonkan sendiri,” kata Nurdin dikutip dari Kompas Tv.
Menurut Nurdin, akan lebih baik jika PDIP berani mencalonkan kadernya sendiri.
Barulah jika PDIP menang, nanti bisa gabung di pemerintahan.
“Jadi kalau pendapat saya PDIP mencalonkan sendiri saja, nanti setelah Pilpres selesai, misalnya PDIP menang gitu, barulah (bergabung) di pemerintahan,” ujar Nurdin.
Respons PDIP
Menanggapi pernyataan Nurdin, Politikus PDIP Aria Bima mengaku geram karena partainya disebut ngotot mengajukan kader dari tokoh internal partai.
Bahkan, partai berlambang banteng itu menantang koalisi besar segera deklarasi tanpa PDIP.
Dijelaskan Aria Bima, sejatinya PDIP bisa saja mengusung capres-cawapres sendiri tanpa berkoalisi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Pupuk Indonesia Holding Company yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2020). (Jaka/Man (dpr.go.id))
“Saya tidak ngerti, PDI ini 20 persen thresholdnya lolos. Bukan ngotot mengotot, kita ini bisa nyalonkan.”
“Jadi saya menghargai untuk koalisi besar mau nyalonkan segera saja nyalonkan, deklarasi, jangan banyak ngomong,” ujar Aria Bima, Kamis (13/4/2023).
Aria bima menegaskan bahwa kerja sama koalisi itu bersifat dinamis.
“Apakah koalisi besar akan berujung pada deklarasi bareng-bareng? Dinamis ya kan. Capresnya apakah Prabowo, Wapresnya Pak Airlangga, apa Muhaimin, apa Erick Thohir, kan dinamis,” jelas Aria.
Gagasan Koalisi Besar dari PDIP
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengklaim wacana koalisi besar sebenarnya merupakan gagasan partainya.
Hanya saja penyebutannya yang berbeda, bukan koalisi melainkan kerja sama politik.
Menurut Said, sejatinya ketika dulu Ketua DPP PDIP Puan Maharani melakukan silahturahmi ke pimpinan partai politik (parpol) adalah untuk membangun kerja sama politik.
Hanya saja, dia menyebut koalisi besar tidak dikenal dalam sistem presidensil yang dipakai Indonesia.
“Kalau bahasanya kawan-kawan koalisi besar. Saya hindari kata itu karena diksi itu tidak ditemukan dalam sistem presidensil,” kata Said, Selasa (11/4/2023)
Said menegaskan penamaan yang tepat adalah kerja sama politik besar atau kerja sama akbar parpol.
“Seharusnya yang pas kerja sama politik besar, kerja sama akbar parpol. Dan itu memang gagasan awal dari kami oleh PDIP.”
“Sesungguhnya kan yang memulai kan PDIP cuma kemudian masih berjalan satu-satu kan begitu,” ujar Said.
Namun kini, gagasan tersebut digunakan untuk menyatukan dua koalisi menjadi koalisi besar, yakni menggabungkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). (Sumber)
