Dikumpulkannya enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Selasa lalu (2/5), membuat publik ragu pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung demokratis.
Dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo, Efriza menilai, perlakuan Jokowi mengundang ketum-ketum parpol ke istana sarat muatan poilitik.
“Pemerintah yang semestinya netral dan membantu penyelenggaraan pilpres malah terlibat mengatur peta politik koalisi,” ujuar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/5).
Meski para ketum parpol yang hadir mengklaim pertemuan yang dilakukan bersama Jokowi membicarakan soal keberlanjutan pemerintahan, Efriza justru menduga ada pembicaraan soal figur yanag akan diusung di Pilpres 2024 mendatang.
“Mungkin mengupayakan mendesain pasangan capres-cawapres yang akan bertanding di Pilpres 2024 mendatang,” tuturnya.
Oleh karena itu, pengamat politik Citra Institute ini menilai, ada ketidakwajaran yang dipertontonkan pihak penguasa menuju pelaksanaan Pilpres 2024 mendantang.
“Pilpres kali ini adalah pilpres yang berlangsung dalam suasana tidak sepenuhnya demokratis.,” demikian Efriza menambahkan.(Sumber)
