News  

Prabowo Terima Laporan Progres B50 dan Persiapan Mandatori Bioetanol

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan Program Mandatori B50 serta kesiapan infrastruktur untuk penerapan mandatori bioetanol dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A Mantiri di kediamannya di Hambalang Kabupaten Bogor Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga memerintahkan perampingan struktur perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.

Adapun program B50 merupakan kebijakan penggunaan biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Simon melaporkan perkembangan penerapan program yang telah diluncurkan Prabowo pada Juli 2026.

Selain itu, Simon melaporkan kesiapan infrastruktur untuk tahapan persiapan penerapan mandatori bioetanol.

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” kata Teddy dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Dalam pertemuan yang sama, Prabowo juga memberikan arahan mengenai pembenahan tata kelola perusahaan negara. Presiden meminta struktur organisasi di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya dibuat lebih sederhana.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” ujar Teddy.

Pemangkasan struktur tersebut dilakukan dengan mengurangi lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan.

Pemerintah menilai struktur yang lebih sederhana dapat membuat perusahaan negara bergerak lebih cepat.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” ucap Teddy.

Pertemuan Prabowo dengan Dirut Pertamina tersebut membahas dua agenda, yakni perkembangan kebijakan energi terbarukan dan pembenahan tata kelola BUMN.

Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber energi dalam negeri sekaligus meminta perusahaan negara meningkatkan efisiensi dan produktivitas. (Sumber)