Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, melontarkan kritik tajam terhadap arah kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai penguatan institusi militer, kepolisian, dan partai politik tidak dapat dilepaskan dari strategi konsolidasi kekuasaan pemerintah.
Zainal menyebut kondisi tersebut dengan istilah “O3”, yakni Otot, Otak, dan Ongkos.
Menurut dia, tentara dan polisi menjadi “otot”, partai politik menjadi “otak”, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang sebagai “ongkos” yang menopang konsolidasi tersebut.
“Karena Prabowo tidak percaya diri dengan kemenangannya, maka dia memperkuat tentara, polisi, dan partai. Tentara dan polisi adalah ototnya, partai adalah otaknya, dan MBG adalah ongkosnya,” ujar Zainal dalam pandangannya yang dikutip dalam diskursus politik nasional, Jumat (14/8/2026).
Zainal kemudian menyebut kombinasi tersebut sebagai O3: Otot, Otak, dan Ongkos.
Kritik itu menjadi semakin tajam ketika dikaitkan dengan tata kelola program MBG. Zainal menilai munculnya keterlibatan berbagai unsur, termasuk aparat dan jaringan politik, patut menjadi perhatian publik karena program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar seharusnya berorientasi terutama pada kepentingan penerima manfaat.
Dalam konstruksi kritik tersebut, MBG bukan hanya dilihat sebagai program sosial untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki konsekuensi politik dan fiskal.
Zainal juga menyoroti dampak kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
Menurut pandangan yang disampaikannya, besarnya anggaran yang diarahkan untuk program nasional berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Kondisi itu kemudian dikaitkan dengan munculnya persoalan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah.
“Pemerintah daerah jadi korbannya. Banyak daerah nggak bisa bayar gaji ASN dan P3K,” demikian kritik tersebut.
Persoalan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara agenda prioritas pemerintah pusat dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat memiliki program strategis yang ingin dijalankan secara masif. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus memenuhi kebutuhan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji pegawai dan pelayanan publik.
Jika ruang fiskal daerah semakin sempit, persoalannya bukan hanya menyangkut keterlambatan pembayaran gaji. Dampaknya dapat merembet kepada kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga kemampuan pemerintah daerah menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Karena skalanya besar dan melibatkan anggaran negara, implementasinya menjadi sorotan dari berbagai sisi, mulai dari efektivitas program, mekanisme pengadaan, distribusi, pengawasan hingga pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam perspektif Zainal, persoalannya bukan semata apakah MBG bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana program tersebut ditempatkan dalam arsitektur kekuasaan dan pengelolaan anggaran negara.
Istilah O3 yang disampaikan Zainal pada akhirnya menjadi kritik terhadap model konsolidasi kekuasaan: aparat sebagai kekuatan, partai sebagai mesin politik, dan program pemerintah sebagai sumber daya untuk mempertahankan serta memperluas dukungan.
Pandangan tersebut tentu merupakan kritik politik dan bukan kesimpulan hukum mengenai adanya penyalahgunaan anggaran atau keterlibatan institusi tertentu dalam kepentingan politik.
Namun, kritik itu tetap membuka pertanyaan penting: apakah kebijakan anggaran nasional sudah cukup memperhitungkan kemampuan fiskal pemerintah daerah?
Sebab, ketika pemerintah pusat menggelontorkan anggaran besar untuk program prioritas, sementara daerah mengalami tekanan untuk membiayai kebutuhan dasar pemerintahan, maka persoalan distribusi anggaran menjadi isu yang tidak bisa diabaikan.
Pada titik inilah istilah “Otot, Otak, dan Ongkos” yang dilontarkan Zainal Arifin Mochtar berubah menjadi metafora politik yang mengundang perdebatan lebih luas tentang arah kekuasaan Prabowo, posisi aparat negara, peran partai politik, serta konsekuensi fiskal dari program-program unggulan pemerintah.
