Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyebutkan jika rayat akan semakin menderita. Pernyataan tersebut diucapkan olehnya dalam menanggapi dukungan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang mendukung usulan Bank Dunia.
Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, lembaga perbankan internasional itu juga memberikan rekomendasi agar diterapkan pajak pada sembako dan pendidikan.
Usulan tersebut didukung oleh Sri Mulyani. Dalam mendukung usulan Bank Dunia tersebut, ia menyadari akan ada banyak risiko politiknya bagi pemerintah.
“Dalam hal ini Bank Dunia berusaha mendorong saya untuk mengambil risiko politik ini, yaitu PPN sembako dan pendidikan,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mendukung penerapan pajak sembako dan pendidikan. Namun, aturan tersebut akan diterapkan bagi orang kaya.
“Jadi pendidikan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh karena itu harus dikecualikan PPN nya seperti pendidikan, sembako, ini sensitif. Pendidikan ada sekolah papan atas dan rendah oleh karena itu perlakuan ini harus dibedakan,” ujar Sri Mulyani.
Keputusan yang diambil Sri Mulyani tersebut kemudian dikomentari oleh Said Didu. Menurutnya, apabila kebijakan pajak untuk sembako dan pendidikan diterapkan, justru akan membuat rakyat semakin menderita.
“Sudah nambah utang gila2an yg rakyat harus bayar skrg mau kenakan PPN utk sembako dan pendidikan. Penderitaan rakyat makin bertambah,” ucap Said Didu dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya.*(Sumber)
