Sejumlah anggota Komisi V mempertanyakan rencana pemerintah soal operasional Bandara Halim Perdana Kusuma yang dinilai kian buruk. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bahkan diminta untuk menutup bandara tersebut lantaran dinilai tertinggal dan terbelakang.
“Mohon maaf, saya kira Bandara Halim adalah simbol negara yang sangat terbelakang, maka saya izin rekomendasikan kaji itu agar Bandara Halim ditutup. Apa katanya direnovasi hasilnya begitu? Tutup saja itu. Malu,” kata anggota Komisi V DPR, Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Jenderal Perhubungan, di Jakarta, Senin (10/7/2023).
Mulyadi menilai layanan dan tata kelola Bandara kedua di Ibu Kota Jakarta itu amat buruk. Ia menyebut, pelayanan yang diberikan bahkan seperti di bandara perintis yang berada di daerah tertinggal. Hal itu berdasarkan pengalamannya melakukan penerbangan dari Malang ke Jakarta melalui Bandara Halim. Ia mengaku telah berkali-kali mendapatkan layanan buruk saat menggunakan bandara tersebut.
“Saat crowded hujan besar, petugas siapkan payung, penumpang diminta berbaris bahkan kita berbagi payung dengan yang memegang. Tetap saja hujan, itu belum (orang) yang mau berangkat, pakai kursi roda. Ini di Jakarta atau gimana?” ujar dia menambahkan.
Melihat pelayanan yang buruk, Mulyadi merekomendasikan agar fungsi Bandara Halim dikembalikan menjadi pangkalan militer TNI Angkatan udara atau bandara khusus VIP maupun privat jet.
Menurut dia, lebih baik pemerintah memberdayakan Bandara Atang Sendjaja di Bogor untuk melayani penumpang komersial agar dapat memecah kemacetan menuju bandara di Jakarta.
Sementara itu, anggota Komisi V, Sudewo, mengaku prihatin melihat kondisi Bandara Halim saat ini. Ia sekaligus mempertanyakan rencana pemerintah ihwal tata kelola Bandara Halim yang buruk.
Sudewo pun meminta agar pemerintah tak lepas tangan terhadap pengelolaannya. Apalagi, Bandara Halim dahulu menjadi salah atu ukuran parameter Indonesia dalam pembangunan transportasi udara.
“Mau dikemanakan ini oleh pemerintah? Apa solusinya? Dirobohkan lalu dibangun, ditata ulang seperti standar bandara internasional. Membanggakan bagi Indonesia karena itu ada di Ibu Kota Indonesia,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Maria Kristi Endah Murni, saat ditanya awak media, enggan menjelaskan rencana pemerintah terhadap Bandara Halim Perdana Kusuma.(Sumber)
