Keputusan pemerintah mengalihkan penerbangan sipil dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung ke Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat (Jabar), terus menuai kontroversi. Keputusan itu disambut pro kontra oleh warga yang kerap bepergian menggunakan pesawat dari Bandara Husein Sastranegara.
Mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad), Izzah (27 tahun), menyampaikan, sikap tidak setuju dengan rencana peralihan rute penerbangan itu. Menurut mahasiswa asal Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tersebut, jarak antara Kota Bandung dan Bandara Kertajati terlalu jauh. Selain akses belum terjangkau, ia juga mendapati transportasi publik menuju bandara terbesar di Provinsi Jabar itu sangat terbatas.
“Jauh banget dari Bandung, transportasi juga tidak memadai, jadi mending dari Soetta (Bandara Soekarno-Hatta) aja sekalian kalau kaya gitu,” ujar Izzah kepada Republika.co.id di Kota Bandung, Senin (24/7/2023).
Mahasiswa Unpad lainnya, Tia (26) juga menyampaikan penolakan atas rencana pemerintah pusat tersebut. Mahasiswa asal Kota Solok, Provinsi Sumatra Barat tersebut menilai, lokasi Bandara Kertajati memiliki jarak cukup jauh dari Kota Kembang. Sehingga jika bepergian memerlukan durasi lebih lama dan tiket berpotensi juga melonjak. “(Bandara Kertajati) itu jauh, transport susah, harga tiket juga mahal karena penumpang pasti berkurang,” ucap Tia.
Sementara itu, Azi (26), warga Kopo, Kota Bandung, menganggap, sejatinya kebijakan Kementerian Perhubuangan (Kemenhub) itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah Bandara Kertajati memiliki luas tuang tunggu dan panjang landasan dibandingkan Bandara Husein Sastranegara. Dia menyebut, Bandara Kertajati sangat mendukung untuk menampung lebih banyak rute penerbangan, baik nasional maupun internasional.
“Sedangkan di Husein itu karena lebih kecil jadi ada beberapa penerbangan yang tidak tersedia jadi harus ke Soetta,” ujar Azi. Di sisi lain, ia mencatat, akses menuju Kertajati masih kurang memadai. Hal itu jelas menyulitkan calon penumpang.
Dia menyarankan, pemerintah memerlukan kesiapan yang matang dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung, demi memastikan kenyamanan penumpang sebelum diberlakukannya peralihan penerbangan. Dengan begitu, penumpang nantinya tidak dirugikan.
“Minusnya sarana menuju Kertajati yang masih kurang mendukung jalanan, tranportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya masih kurang lengkap sehingga ini akan menjadi kendala dalam mengakses bandara tersebut,” kata Azi menerangkan.(Sumber)
