Ketidakhadiran perwakilan PKS dalam deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres-cawapres 2024, di Surabaya, Jawa Timur, memunculkan tanda tanya besar. Peristiwa ini memunculkan spekulasi terkait sikap PKS, apakah tetap sebagai partai pengusung Anies atau justru hengkang.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, tidak hadirnya PKS dalam deklarasi Anies-Cak Imin adalah hal yang wajar. Menurut analisisnya, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini merupakan koalisi baru, bukan lagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
“Memang kan Koalisi Perubahan sudah bubar, sudah pecah. Bahwa Nasdem dengan PKB itu koalisi baru. Nasdem pindah dari Koalisi Perubahan dan Cak Imin pindah dari koalisi Prabowo (Koalisi Indonesia Maju), mereka bikin koalisi baru, yaitu mengusul Anies-Cak Imin jadi capres-cawapres,” kata Ujang kepada Republika, Ahad (3/9/2023).
KPP diketahui mulanya terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Namun, Partai Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan usai Anies memilih Cak Imin jadi pasangannya, padahal sebelumnya dikabarkan telah ‘melamar’ Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) –sekarang jadi Koalisi Indonesia Maju- justru beralih haluan bergabung dengan Partai Nasdem.
Dengan demikian, menurut pandangan Ujang, Koalisi Perubahan memang sudah tercerabut eksistensinya sejak perubahan peta koalisi yang terjadi. “Jadi kalau PKS tidak hadir itu wajar karena memang Nasdem dan PKB bukan bagian dari Koalisi Perubahan, itu koalisi baru. Saya melihatnya PKS sudah tepat dan pas, kalau hadir di sana sebagai Koalisi Perubahan salah, karena yang dideklarasikan di Surabaya yang mengusung Anies-Cak Imin bukan Koalisi Perubahan,” jelas dia.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidatonya di acara deklarasi Anies-Cak Imin tidak menyebutkan sama sekali PKS. Surya berpidato selama sekitar 15 menit, dan secara garis besar membahas ihwal prospeknya koalisi antara Partai Nasdem dan PKB.
“Kita tentu mempunyai dasar keimanan dan keyakinan di atas semua itu Sang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang menentukan kita akan insya Allah berhasil ataupun tidak berhasil adalah kehendak Yang Maha Esa. Tetapi kita memperjuangkan seluruhnya hari ini, sebuah komitmen yang tidak hanya diperuntukkan membawa nilai kebajikan kepada kita, khususnya keluarga besar PKB dan Nasdem,” kata Surya.
Diberitakan juga sebelumnya bahwa Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB Jazilul Fawaid mengeklaim, Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi sudah tiba di Kota Surabaya untuk menghadiri deklarasi pasangan Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (2/9/2023) siang WIB. Namun kemudian, Aboe Bakar tidak ikut di dalam ruangan deklarasi meski telah berada di Surabaya.
PKS secara kelembagaan menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro, sebagai pemegang keputusan tertinggi partai, sebelum menyepakati keputusan Partai Nasdem dan Anies memilih Cak Imin sebagai bakal cawapres. Karena masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro itu, maka PKS tidak mengirimkan perwakilannya hadir pada deklarasi Anies-Muhaimin.
“Kami (PKS) mengacu pada anggaran dasar kami di PKS, sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat (2) huruf i, menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan/atau wakil presiden RI adalah (keputusan) Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai, yang keanggotaannya terdiri atas anggota PKS dari seluruh Indonesia,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di kantor DPP PKS, Jakarta, kemarin.
Walaupun demikian, sejauh ini, sesuai hasil musyawarah Majelis Syuro ke-8 PKS, partai tersebut tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Sampai kini pun, PKS masih tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukung Anies.
Pada kesempatan sama, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menyampaikan bahwa musyawarah Majelis Syuro itu akan digelar dalam waktu dekat. Namun, dia belum dapat menyebutkan waktu secara tepat. Menurut juru bicara PKS itu, pembahasan musyawarah itu utamanya terkait penetapan bakal cawapres sebagai pendamping Anies. “Saya kira tema utamanya itu, (bakal) capres sudah, berarti tinggal (bakal) cawapres. Kapan waktunya? Dalam waktu dekat. Kalau sudah fixed, kami kabarkan,” ujar dia.
Kita jangan berandai-andai. Kita tunggu saja Majelis Syuro.AL MUZAMMIL YUSUF, Ketua DPP PKS.
Dia juga tidak menutup kemungkinan musyawarah Majelis Syuro PKS akan membahas persoalan lain, termasuk terkait kelanjutan PKS di Koalisi Perubahan dan dukungan terhadap Anies. “Kita jangan berandai-andai. Kita tunggu saja Majelis Syuro, dan Majelis Syuro PKS itu berpikir kemaslahatan bangsa dan (kepentingan) negara yang lebih besar,” ujar dia.
Terkait keberadaan Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi di lokasi deklarasi, Muzammil menjelaskan hal itu sebatas untuk menyampaikan sikap PKS kepada Koalisi Perubahan. “Namun, PKS secara resmi tidak mengirim perwakilannya ke Surabaya,” ujar Muzammil.(Sumber)
