Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, secara resmi menyatakan telah masuk dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, Kaesang punya hak bergabung dengan partai apa pun.
Deddy menjelaskan, dalam AD/ART PDIP memang terdapat aturan yang melarang anggota keluarga dari kader PDIP masuk partai lain. Adapun Presiden Jokowi merupakan kader PDIP.
Kendati begitu, kata Deddy, Kaesang sudah terpisah dari keluarga Jokowi. Sebab, Kaesang sudah menikah sehingga punya keluarga tersendiri. Karena itu, Kaesang punya hak untuk menentukan sendiri hendak bernaung di partai apa.
“Kaesang sudah berumah tangga. Jadi independen dong dari bapaknya. Suka-suka dialah mau apa, mau PSI, mau PSSI, kan hak dia dong,” ujar Deddy kepada wartawan di Jakarta, dikutip Ahad (24/9/2023).
Menurut dia, PDIP tak punya urusan dengan pilihan politik Kaesang. PDIP tak bisa melarang-larang Kaesang untuk bergabung dengan PSI. “Kita apresiasi anak muda mau masuk ke politik, itu punya visi sendiri,” ujar anggota DPR RI itu.
Kendati menghormati pilihan Kaesang, Deddy menyinggung jasa PDIP bagi Jokowi dan keluarganya. Menurut dia, PDIP telah memberikan segalanya kepada keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebagai catatan, PDIP sudah berulang kali mengusung Jokowi, mulai dari menjadi wali kota Solo dua periode, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode. PDIP juga mengusung putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai wali kota Solo.
“Biarlah rakyat yang menilai. Kami percaya bahwa apa pun keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi maupun keluarganya itu untuk kepentingan bangsa, negara dan juga bagi kepentingan kita semua,” ujarnya.
Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu (23/9/2023). Sejumlah petinggi PSI datang langsung ke kediaman Presiden Jokowi di Solo untuk menyerahkan kartu tanda anggota (KTA) kepada Kaesang.
Elite PSI yang hadir mengaku sangat senang dengan bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi itu. Adapun Kaesang mengaku sudah meminta restu kepada bapak dan kakaknya, Jokowi dan Gibran, sebelum memutuskan bergabung dengan PSI.
Aturan PDIP soal satu keluarga dilarang beda partai sudah menelan korban, yakni Gubernur Maluku, Murad Ismail pada Mei 2023 lalu. DPP PDIP memecat Murad dari jabatan Ketua DPD PDIP Maluku usai istrinya, Widya Pratiwi, keluar dari PDIP lalu bergabung dengan PAN. {sumber}
