Indonesia kini resmi mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Dengan beroperasinya KCJB, maka Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara pertama yang memiliki kereta peluru.
Saat ini, kereta cepat yang diberi nama Whoosh tersebut masih gratis. Nantinya, penumpang kereta peluru penghubung Halim-Padalarang ini bakal dikenai tarif tiket seharga Rp 250.000 sampai dengan Rp 350.000.
Proyek ini sempat terancam mangkrak karena pembengkakan biaya (cost overrun) sehingga terpaksa ditambal uang APBN. Karena biayanya yang meningkat pula, pemerintah Indonesia kembali mengajukan tambahan utang ke China.
Sejatinya, negara tetangga, Malaysia dan Singapura, juga sempat membangun proyek kereta cepat atau High Speed Rail (HSR) yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Jurong.
Namun kemudian pada tahun 2020, Malaysia membatalkan proyek ini karena setelah dihitung ulang, investasinya dinilai sangat memberatkan dan bisa membebani keuangan negara. Kini proyek tersebut malah mangkrak dengan sebagian kecil infrastruktur yang sudah terlanjur dibangun.
Alasan Malaysia batalkan proyek kereta cepat
HSR merupakan proyek besar yang dijalankan bersama dua Negeri Jiran tersebut yang mengoneksikan ibu kota Kuala Lumpur dengan kawasan Jurong di Singapura.
Proyek HSR tersebut rencananya bakal memakan investasi sebesar 17 miliar dollar AS. Saat kesepakatan kedua negara itu terjalin, Malaysia dimpimpin oleh PM Najib Razak.
Dari kajian hingga pembangunan beberapa infrastruktur pendukung hingga proyek akhirnya dibatalkan, Malaysia sudah mengeluarkan anggaran cukup besar.
Pihak Singapura sendiri meminta Malaysia membayar kompensasi atas sejumlah kegiatan konstruksi yang telah berjalan. Malaysia diketahui harus membayar biaya kompensasi sebesar Rp 1,1 triliun ke Singapura.
Singapura juga diketahui sudah terlanjur membangun infrastruktur HSR di Jurong. Kini proyek stasiun di Jurong tersebut juga mangkrak setelah Malaysia memilih membatalkan proyek HSR.
Dalam pernyataannya resminya, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, mengatakan untuk sementara waktu proyek tersebut dibatalkan karena pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
“Terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Malaysia, pemerintah Malaysia telah mengajukan beberapa perubahan pada proyek HSR,” kata Muhyiddin Yassin dikutip dari Channelnewsasia.
“Kedua negara tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan bilateral yang baik, bekerja sama dengan erat di berbagai sektor, termasuk memperkuat konektivitas antar-kedua negara,” lanjut dia.
Sementara itu dikutip dari Bloomberg, dampak pandemi Covid-19 membuat sejumlah kesepakatan kedua negara harus mengalami beberapa perubahan yang membuat kedua negara sepakat menghentikan kerja sama pembangunan HSR.
Pengumuman penghentian kerja sama bertepatan dengan berakhirnya tahun 2020 atau baru diumumkan secara resmi pada 31 Desember 2020 lalu.
Singapura-Kuala Lumpur hanya 90 menit
Proyek tersebut bermula dari inisiasi kedua negara untuk mengembangkan kawasan yang dilalui proyek HSR. Sempat jadi perdebatan publik, kedua negara sepakat patungan untuk mulai membangun kereta cepat pada tahun 2013 lalu.
Total panjang lintasan rel kereta cepat dari Kuala Lumpur hingga Jurong mencapai 218 mil atau 350 kilometer.
Dengan adanya kereta cepat, waktu tempuh dari Kuala Lumpur hingga ke Singapura bisa dipangkas hanya menjadi sekitar 90 menit. Bandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi atau bus yang memakan waktu lebih dari 4 jam.
Dari Kuala Lumpur menuju Singapura juga sudah terkoneksi dengan banyaknya penerbangan yang hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam, namun itu belum termasuk waktu untuk check-in, pemeriksaan imigrasi, dan perjalanan menuju ke bandara.
Jika terealisasi, maka proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura ini bakal beroperasi pada tahun 2026.
Sebelumnya, pihak Malaysia sendiri sudah mengusulkan sejumlah skema perubahan kepada pemerintah Singapura, terutama terkait desain stasiun, struktur proyek, dan memajukan penyelesaian proyek dua tahun lebih cepat.
Menurut pemerintah Malaysia, dengan proyek HSR yang dipercepat, akan mengurangi dampak negatif dari kemerosotan ekonomi selama pandemi.
Menteri Ekonomi Malaysia Mustapa Mohamed dalam pernyataan terpisah, mengatakan kalau pemerintah Kuala Lumpur juga ingin memungkinkan opsi pembiayaan yang lebih fleksibel, termasuk pembayaran yang ditangguhkan dan kemitraan publik-swasta.
Berusaha dibatalkan Mahathir
Proyek HSR kedua negara sempat jadi polemik di Malaysia. Di era Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang sudah mengundurkan diri pada Februari 2020 lalu, berusaha untuk membatalkan kesepakatan HSR.
Alasan Mahathir saat itu, Malaysia masih harus bergulat dengan utang yang menggunung. Pemerintah Malaysia masih terbebani pembayaran utang sebesar lebih dari 1 triliun ringgit atau sekitar 249 miliar dollar AS.
Mahathir berujar, Malaysia harus membayar biaya 110 miliar ringgit untuk membiayai proyek HSR. Biaya yang harus dikeluarkan Malaysia lebih besar karena lebih banyak lintasan kereta cepat berada di negaranya. Sementara keuntungan untuk Malaysia dinilai kurang sepadan.
“Kedua negara akan mematuhi kewajiban masing-masing, dan sekarang akan melanjutkan tindakan yang diperlukan, akibat penghentian Perjanjian HSR ini,” kata pernyataan bersama kedua negara tersebut.
Malaysia enggan pakai uang APBN
Mengutip Reuters, pada Juli 2023 lalu, pemerintah Malaysia menyatakan tengah mencari pihak swasta yang tertarik melanjutkan pembangunan proyek kereta cepat antara Kuala Lumpur dengan Singapura yang sempat mangkrak.
Sebelumnya, Malaysia enggan menggunakan uang negara guna mendanai investasi pembangunan HSR karena akan memberatkan APBN mereka.
Sebagai informasi saja, proyek kereta cepat di Negeri Jiran berada di bawah MyHSR Corp, perusahaan BUMN Malaysia milik Kementerian Keuangan.
Perusahaan ini sudah membuka penawaran kepada siapa saja investor swasta yang berminat membangun kereta cepat dengan model kemitraan publik-swasta.
Pemerintah Malaysia sendiri ingin kereta cepat sepenuhnya didanai investor. Di mana perusahaan-perusahaan dari China, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa juga telah menyatakan minatnya pada kontrak untuk membangun, mengoperasikan, dan membiayai proyek tersebut.
“(Proses tersebut) menandai inisiatif pemerintah untuk mengaktifkan kembali proyek kereta cepat, caranya melalui mekanisme pendanaan baru dan model implementasi dalam upaya untuk lebih meningkatkan infrastruktur transportasi kereta api dan memperkuat perekonomian nasional,” tulis MyHSR Corp dalam keterangan resminya.(Sumber)
