Cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka diterpa isu ijazah. Walau Gibran sudah mengklarifikasi dengan menunjukkan ijazah S1 dari University of Bradford kepada awak media di Balai Kota Solo, Senin (20/11).
Menanggapi isu yang menerpa Gibran, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menilai isu soal ijazah itu buntut manipulasi hukum saat gugatan usia capres-cawapres oleh eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.
Hasto menekankan pentingnya etika dan moral dari seorang pemimpin.
“Mengapa itu terjadi karena awal prosesnya sudah melakukan suatu manipulasi hukum dengan menggunakan hubungan kekerabatan dengan pamannya. Maka mengapa untuk menjadi pemimpin itu syarat-syarat etika dan moral sangat penting,” katanya di Hotel Westin, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (22/11).
Hasto juga menyinggung berkumpulnya para perangkat desa di Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa Bersatu, Minggu (19/11) kemarin.
Acara tersebut memicu polemik, sebab diduga menjadi wadah deklarasi dukungan para perangkat desa untuk pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran. Menurut Hasto, berkumpulnya para perangkat desa ini untuk memobilisasi dukungan.
“Ketika proses itu diawali manipulasi hukum di MK terjadi rekayasa hukum dan kemudian muncul masalah-masalah lain, bahkan kemudian aturan kepala desa tidak boleh di mobilisasi, ini dilakukan mobilisasi,” katanya.
Hasto juga menekankan pentingnya komitmen pemimpin terhadap rakyat.
“Yang penting pemimpin itu komitmen terhadap rakyat maka untuk menjadi pemimpin proses itu sangat penting,” katanya.(Sumber)
