Presiden Joko Widodo (Jokowi) menebar bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 11,25 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan itu diberikan untuk memitigasi risiko pangan.
“Kalau untuk tiga bulan itu (anggarannya) Rp 11,25 triliun untuk 18 juta KPM, Januari, Februari, sampai Maret,” kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).
Mengenai proses penyaluran, Sri Mulyani mengatakan bansos tersebut akan diberikan untuk tiga bulan sekaligus pada bulan Februari. Adapun dalam sebulan pemerintah akan menyalurkan BLT senilai Rp 200 ribu, artinya setiap KPM akan mendapatkan total bantuan senilai Rp 600 ribu.
“Ini udah hampir selesai (Januari) tapi dari Kemensos untuk urusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya, dan penggunaan data-nya dan appoitment terhadap cost. BLT diberikan tiga bulan sekaligus (di Februari), nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu memastikan anggaran BLT tersebut berasal dari APBN. “Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” katanya.
“Nah ini tentunya kita akan carikan, dan itu APBN akan tetap bisa fleksibel dan ini tentunya bagian dari salah satu strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel,” tambahnya.(Sumber)
