Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo turut menyoroti Presiden Jokowi yang sering berkunjung ke kandang Banteng di Jawa Tengah dan membagikan bansos pada warga.
Rudy menegaskan, pihaknya tidak khawatir suara PDIP di kandang banteng bakal tergerus. Ia mengingatkan mantan koleganya selama di Pemkot Solo itu akan sifat manusia.
“Ya tidak apa-apa (Jokowi bagikan bansos di kandang Banteng). Tapi saya hanya sampaikan dan ingatkan (Jokowi), merasa punya rumah sendiri, lalu keluar dari rumah dan rumahnya itu mau diobrak-abrik, itu bukan sifat manusia,” ujar Rudy usai menerima dukungan pensiunan ASN Solo dukung Ganjar-Mahfud di Sunan Jogo Kali Bengawan Solo, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Solo, Selasa, (30/1).
Ia menyebut, jika rakyat diberi bansos, seharusnya pilihan capres dan cawapres pada 14 Februari tidak ada yang tahu.
“Rakyat diberi Bansos (Jokowi) diterima, milih siapa, tidak ada yang tahu,” ucap Rudy.
Ia mengatakan, Jokowi membagikan bansos adalah hak rakyat dari negara. Bansos tersebut bukan dari pejabat negara.
“Kalau capres Ganjar kampanye, Jokowi kemudian mengikuti lakukan tugas negara bagikan bansos saya positive thinking saja. Itu pun presiden melaksanakan tugas sebagai kepala negara dan pemerintahan,” kata Rudy.
Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi soal Jokowi yang tidak didampingi Mensos Tri Rismaharini (Risma) saat membagikan bantuan sosial (bansos) beberapa kesempatan terakhir.
Hasto mengatakan, PDIP merupakan satu-satunya partai yang mengadakan rakernas dan membahas masalah fakir miskin dan anak telantar diurus oleh negara. Ini yang memunculkan adanya program bansos.
“Maka Ketua DPR berasal dari PDIP, Kepala Banggar berasal dari PDIP. Sehingga politik keberpihakan terhadap rakyat miskin yang yang menjadi kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan bersama sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif sehingga bansos bukan kebijakan presiden,” kata Hasto di Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).
Oleh sebab itu, Hasto menilai, pembagian bansos semestinya tak boleh dipolitisasi. Juga, dalam pelaksanaannya mesti melalui Kementerian Sosial.(Sumber)
