Pemerintah memutuskan melanjutkan bantuan sosial (bansos) pangan beras sampai Juni 2024. Bila APBN memadai, bansos beras bakal dilanjut setelah Juni.
Bansos beras tahun ini menyasar kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran bantuan pangan beras itu sendiri diberikan sebanyak 10 kilogram (kg) beras per KPM per bulan. Dengan itu, per bulannya dibutuhkan total beras 220.040.770 kg. Demi memenuhi kebutuhan beras untuk bansos itu, pemerintah harus impor.
Sehingga apabila terus disalurkan sampai Juni, artinya total kebutuhan beras yang harus diamankan Jokowi untuk disalurkan ke masyarakat selama 6 bulan memerlukan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sejumlah 1,3 juta ton.
“Stok level terakhir 800 ribu ton. Goods in transit-nya (perjalanan ke Indonesia) sekitar 500-600 ribu ton. Memang kita terus menjaga stok di 1,4 juta ton,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief saat ditemui setelah Rakornas Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi di The Margo Hotel Depok, Selasa (27/2).
Bansos pangan beras sendiri telah terlaksana sejak awal tahun 2023 dalam 2 tahapan dan kemudian dilanjutkan lagi pada 2024. Demi bansos beras itu, pemerintah tahun 2023 telah merealisasikan impor beras sebanyak 2,3 juta ton, terdiri dari 2 juta ton penugasan 2023 dan 300 ribu ton carry over dari kontrak 2022.
Bahkan permintaan Jokowi tambahan impor 1,5 juta ton beras di 2023, belum seluruhnya datang di Indonesia. Padahal Arief sebelumnya menargetkan 1,5 juta ton penugasan sisa tahun 2023 bisa masuk seluruhnya Januari 2024. Sedangkan kini sudah menuju bulan Maret, nampaknya itu meleset dari target.
Arief mengaku, realisasi impor beras tahun 2023 lalu tak sesuai target awal. “Tapi kan kemarin (2023) memasukan barang juga enggak mudah. Kemarin ada libur imlek, tahun baru natal, kan enggak mudah juga. Jadi stok Bulog tetap dipertahankan 1,2 juta minimal. Tapi tahun lalu, 2 juta termasuk 300 ribu ton, 2,3 juta,” kata Arief.
Belum rampung mengabulkan permintaan Jokowi tambah beras impor 1,5 juta ton di 2023, tahun 2024 ini pemerintah sudah menambah lagi 1,6 juta ton, dari rencana awal 2 juta ton di 2024. Arief mengaku ngos-ngosan.
“Tahun ini kita buka kan 2 juta. Jadi kita masih mempersiapkan yang 1,5 juta ton. Jangan ngomong 1,6 juta ton (2024), 1,5 juta ton itu ngos-ngosan nyarinya,” tegas Arief.
Meski begitu Arief menegaskan impor yang dilakukan pemerintah terukur. Dia mengeklaim, beras impor yang didatangkan pemerintah terbukti tidak menekan harga gabah di petani.
Klaim lainnya, gelontoran bansos pangan beras yang dilakukan pemerintah tidak membuat pasokan beras dalam negeri langkah. Alasannya, beras untuk bansos pangan adalah beras yang didatangkan dari luar negeri.
“Kalau sekarang bantuan pangan jangan dibilang ngabisin beras di nasional, enggak. Itu posnya sendiri-sendiri. Itu langsung dari gudang Bulog, tidak menyerap yang ada di panen lokal. Karena panen lokal kemarin angkanya 1 juta ton, kebutuhan 2,5-2,6 juta ton. Ini mesti clear,” tegasnya.
Keluhan sulitnya datangkan beras impor ini sebelumnya juga disuarakan langsung oleh Bulog, BUMN yang dapat penugasan mencari beras impor.
“Impor juga susah. Ada 22 negara di dunia karena melihat kondisi iklim dan supply chain mereka melakukan ekspor banned. Kita butuh diplomasi untuk mendapat impor,” kata General Manager Unit Bisnis Bulog Sentra Niaga, Topan Ruspayandi, Jumat (9/2).
Sinyal Bansos Beras Lanjut Lagi Setelah Juni
Meskipun sedang kelimpungan mendatangkan beras impor, Presiden Jokowi memberi sinyal akan melanjutkan bansos beras setelah Juni. Pertimbangannya adalah melihat kemampuan belanja APBN dahulu.
Kementerian Keuangan memperkirakan, anggaran bansos hingga Juni 2024 mencapai Rp 17,5 triliun. Anggaran itu mencakup bansos beras, plus daging ayam dan telur untuk keluarga yang memiliki balita stunting.
Sementara untuk bansos jenis lainnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kemenkeu memperkirakan sampai Juni 2024 nanti akan memakan anggaran Rp 11,3 triliun.
Di tahun ini, pemerintah menggangarkan Rp 496,8 triliun untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos). Termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos pangan, dan program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Hitung-hitungan APBN ini, yang akan jadi pertimbangan Jokowi apakah akan melanjutkan bansos beras setelah Juni nanti.
“Nanti kalau APBN kita lihat agak longgar bisa dilanjutkan lagi setelah Juni. Setuju Ibu-ibu?” kata Jokowi lewat tayangan di YouTube Sekretariat Presiden saat kunjungan kerja ke Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (23/2).
(Sumber)
