Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) mengatakan perebutan kursi Golkar Satu pada 2019 ini sebaiknya diwarnai saling tarung gagasan dan program untuk 2024.
Emrus menyarankan adanya perbincanga di antara para calon ketua umum Partai Golkar, sehingga tidak saling berkirim sinyal yang tak produktif.
“itu (red: hal produktif untuk kemajuan Partai Golkar) yang harusnya mereka perbincangkan, jadi jangan sampai ada sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa satu dengan yang lain menyampaikan pesan tidak produktif”, ujar Emrus Saat dihubungi strategi.id (14/7/19).
Menurut Emrus persaingan dalam perebutan kursi ketua umum merupakan hal yang biasa, namun jangan sampai menimbulkan kegaduhan di internal partai.
Merespon adanya tindakan pemecatan sejumlah pengurus DPD Partai Golkar, Emrus menganjurkan, “kita harus klarifikasi, benar gak yang dikatakan ada pemecatan? Benar gak ada rencana itu? Kan itu persoalan ya”.
Menurut Emrus Pengurus DPD Partai Golkar yang merasa dirinya dipecat oleh Airlangga Hartarto, harusnya berani bersuara dan memberikan klarifikasi terkait pemecatan tersebut.
“orang yang mengatakan itu (red: pemecatan) jangan asumsi-asumsi, misalnya menyebutkan pak si anu pernah mengatakan tanggal sekian kalau kami mendukung ini calon ketua umum selain pak itu, Kami dipecat. Sebut dong tanggal berapa diucapkan”.
Soal sinyal pasang badan yang dikirim Bambang Soesatyo (Bamsoet), Emrus yakin Airlangga tidak akan memecat Bamsoet atau mengeser posisi Bamsoet sebagai Ketua DPR.
“Golkar merupakan partai milik masyarakat, dan partai lain juga sama. Jadi kalau kita kritik partai-partai manapun bisa karena mereka mendapatkan anggaran dari APBN, yang sumbernya salah satunya dari pajak masyarakat,” pungkasnya. [strategi.id]
