Capres dengan suara terbanyak Prabowo Subianto mulai melakukan penjajakan dengan parpol pengusung Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud untuk menciptakan koalisi besar di pemerintahannya ke depan.
Bahkan, Gerindra sebagai salah satu parpol pengusung menyebut Prabowo intens berkomunikasi dengan PDIP, NasDem, PKB hingga PPP.
Bagaimana jika di pemerintahan Prabowo hanya menyisakan PKS sebagai oposisi? Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan berpandangan tak menutup kemungkinan PKS tetap menjadi oposisi pemerintahan Prabowo ke depan.
“Kalau lihat sikap pemilih, PKS tampaknya siap jadi oposisi karena pemilih PKS paling berbeda. Pemilih PKS dan elite PKS terlihat paling berbeda dibanding pemilih dan elite partai lain. Jadi kalau PKS ambil oposisi wajar, karena ada linieritas antara sikap pemilih dan elitenya,” kata Djayadi, Kamis (18/4).
Djayadi menuturkan jika hanya PKS yang menjadi oposisi, maka koalisi pemerintahan Prabowo bisa disebut dengan istilah supersize karena menguasai lebih dari 90 persen kursi parlemen.
“Tapi kalau hanya PKS yang oposisi, yang lain termasuk PDIP itu menjadi koalisi, maka menurut istilah kata, koalisinya bukan lagi oversize, koalisinya harus diberi nama baru, koalisi supersize. Kalau oversize kan di atas 60 persen. Tapi di atas 60-70 overzsize tapi kalau hampir 100, itu sudah superzise,” tuturnya.
Apalagi, menurut Djayadi, Prabowo akan menggunakan cara Presiden Jokowi dalam pemerintahan yakni merangkul seluruh pihak. Dan saat ini, setiap parpol mulai cair pascapemilu 2024.
“Jadi kalau melihat kecenderungan-kecenderungan ini, koalisi makin cair, itu sangat mungkin. Jadi dari segi partai, nampaknya gak masalah untuk bergabung,” ucapnya.
“Dari segi yang bakal memimpin koalisi, itu juga menunjukkan gejala yang sama dengan Jokowi, merangkul semua pihak. Klop. Maka jadilah koalisi supersize,” tandas Djayadi.
(Sumber)
