Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga saat ini belum menentukan sikap soal apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintah, atau menjadi oposisi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sikap politik partai berlambang padi dan bulan sabit itu akan ditentukan oleh Musyawarah Majelis Syura, yang merupakan lembaga tertinggi dalam struktur partai.
“Sesuai AD/ART, (sikap) PKS ini akan diputuskan majelis syura atau Badan Pekerja Majelis Syuro yaitu DPP,” kata Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).
Menurut Syaikhu, apa pun sikap politik yang nantinya akan dipilih, tidak akan menghilangkan sikap kritis PKS.
“Saya sebagai pelaksana akan menjalankan apapun keputusan majelis syura, tapi yakinlah sikap kritis PKS akan kita jaga sebagai bagian untuk meluruskan dari proses perjalanan yang memang perlu diingatkan,” pungkas Syaikhu.
Selama periode Presiden Joko Widodo, PKS memilih berada di gerbong oposisi, meskipun partai besar yang lain beramai-ramai berusaha untuk berkawan dengan pemerintah.
Di tahun 2024, PKS diprediksi akan kembali di luar pemerintahan melihat perolehan suara pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang kalah dari Paslon Nomor Urut 2 Prabowo-Gibran
(Sumber)
