News  

Burhanuddin Abdullah Ungkap Rencana Prabowo Buat Lembaga Baru, Untuk Apa?

Sebuah lembaga baru disebut akan dibuat Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto khusus untuk menangani program makan siang dan susu gratis.

Konseptor Pembangunan Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah mengungkap alasan mendasar pembentukan lembaga baru untuk merealisasikan program makan siang dan susu gratis di masa pemerintahan periode 2024-2029.

Dia menjelaskan, Prabowo mendapat inspirasi pembentukan badan baru dari laporan timnya, ketika menjalankan program makan siang dan susu gratis di salah satu wilayah di Jawa Barat.

“Prabowo mengalami kesedihan yang dalam mendengar laporan pilot project makan siang gratis, (misalnya) di salah satu lokasi pilot project di kampung Kiara Sukabumi, yang meliputi 14 sekolah dengan 3.000 siswa dan satu dapur umum,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/5).

“Di sana, sesungguhnya telah terjadi peningkatan semangat belajar siswa dan tingkat kehadiran sekolah setelah dilakukan program makan siang dan susu gratis,” sambungnya memaparkan.

Burhanuddin menyebutkan, kesedihan Prabowo bukan semata karena program yang digagasnya itu memberikan efek positif terhadap pola belajar siswa. Tetapi, juga karena ada kejadian yang tak disangka menggambarkan terkait kondisi sebenarnya ekonomi masyarakat di sana.

“Banyak siswa yang membawa kantong plastik untuk menyisakan setengah makanan atau lauk pauk plus susu untuk dibawa pulang, diberikan kepada ibu mereka, bukan mereka habiskan di sekolah,” ungkapnya.

Mendengar fenomena seperti itu, Burhanuddin menyebut kesedihan Prabowo memuncak karena lokasi pilot project makan siang dana susu gratis di Sukabumi itu jaraknya cuma 2 jam dari wilayah ibukota DKI Jakarta.

Sehingga, dia memastikan program makan siang gratis akan diteruskan Prabowo dan dijalankan oleh lembaga khusus yang akan dibentuk ketika resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia.

“Pemerintah Prabowo akan membuat badan baru menangani makan siang gratis ini. Prabowo menolak program ini dimasukkan ke kementerian yang sudah ada,” tutupnya.
(Sumber)