Demokratisasi di tubuh Partai Golkar yang terus bertumbuh kembang tidak boleh lagi ditarik mundur dengan perilaku otoriter untuk sekadar mempertahankan jabatan atau kekuasaan. Semua elit partai juga harus menjaga kehormatan dan wibawa DPP agar semua elemen dalam hierarki Partai Golkar berfungsi efektif.
“DPP Partai Golkar disarankan untuk jangan takut melakukan evaluasi, rapat pleno hingga penyaringan dan verifikasi bakal calon (Balon) ketua umum (ketum) partai,” kata mantan ketua DPP Golkar, Freddy Latumahina 1978-2015, Ahad (28/7) dilansir dari Indonesia Inside.
Ia mengatakan, semua tahapan persiapan penyelenggaraan musyawarah nasional (Munas) harus berjalan sesuai konstitusi partai, atau AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) partai. Evaluasi, rapat pleno hingga proses penyaringan dan verifikasi Balon Ketum harus dilaksanakan agar DPP tidak menimbun masalah.
“Potensi masalah adalah benih friksi. Potensi masalah itu sudah mengemuka, karena DPP Golkar tidak merespons tuntutan evaluasi dan rapat pleno yang telah disuarakan dengan lantang oleh para kader,” katanya.
Padahal, penyelenggaraan agenda evaluasi dan rapat pleno akan dilihat publik sebagai tanda berkembangnya demokratisasi di tubuh partai. Sebaliknya, jika agenda-agenda tersebut ditiadakan, DPP akan dinilai tidak demokratis. Ketum Golkar dan orang-orang di sekitarnya akan dinilai otoriter.
“Perilaku otoriter seperti itu pada gilirannya akan mendapatkan perlawanan dari bawah, karena para kader akan merasa dilecehkan. Jangan lupa bahwa pengelolaan dan pengendalian partai dengan gaya otoriter tidak relevan lagi dengan era reformasi sekarang ini,” ujar Freddy.
Kini, semua elemen kader Golkar dari tingkat terbawah sudah menyuarakan aspirasinya kepada DPP untuk menyelenggarakan evaluasi, rapat pleno serta penyaringan dan verifikasi Balon Ketum. Agar tidak ada lagi friksi di tubuh partai, DPP Golkar diharapkan segera menyiapkan rangkaian agenda itu.
“Dengan begitu, akan tampil profil dan wajah Golkar yang demokratis,” kata dia.
