Isi Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas hacker perlu diungkap pemerintah kepada publik. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Selain itu, transparansi pemerintah juga penting agar publik bisa melakukan mitigasi kebocoran data pribadi yang berpotensi disalahgunakan.
“Persoalan ini secara esensial perlu digali dan diperjelas semua pihak dan pemerintahan. Kenapa yang diserang PDN, bukan yang lain? Rakyat Indonesia berhak tahu supaya aware,” kata Anggota Komisi I DPR, Sukamta dalam diskusi daring bertajuk Pusat Data Bocor, Siapa Teledor?, Sabtu (29/6).
Buntut peretasan, publik kini menganggap PDN seperti sebuah brankas penyimpan harta benda. Maka, wajar jika muncul kekhawatiran berlebih dalam menyikapi peretasan PDN. Ditambah, pemerintah juga sejauh ini terkesan tidak transparan.
“Ada yang mengatakan PDN berisi data kementerian, lembaga hingga pemda. Jumlahnya ada yang mengatakan 210, ada yang bilang 182 lembaga. Ini artinya apa? PDN seperti brankas,” tandas politisi PKS ini.
Selain Sukamta, turut hadir dalam diskusi tersebut di antaranya Direktut Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum; pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya; dan pakar telematika, Roy Suryo.
(Sumber)
