Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto yang disebut-sebut bakal diisi oleh 48 menteri dinilai tak menjadi masalah meski jumlahnya terbilang gemuk dibandingkan dengan pemerintahan presiden-presiden sebelumnya.
“Bila kabinet Presiden terpilih Prabowo memuat 48 kursi menteri, maka jumlah ini tak terlalu banyak walaupun jika dibandingkan dengan kabinet Presiden Joko Widodo terdapat jumlah yang signifikan yakni tambahan 14 kursi menteri,” kata Peneliti Senior Trust Indonesia Research and Consulting, Ahmad Fadhli kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/9/2024).
“Tapi kalau kita berkaca kepada kabinet beberapa presiden sebelumnya, yaitu kabinet Presiden Soekarno melalui kabinet Dwikora dua, itu jumlah kursi menterinya sebanyak 132 orang, jadi sebenarnya 48 orang ini tidak terlalu banyak,” sambung Fadhli.
Kemudian, lanjut dia, bila berkaca dari kabinet di era kepemimpinan Presiden Soeharto jumlah anggota kabinet paling banyak 44 orang. Sedangkan bila dibandingkan dengan jumlah kabinet di era Reformasi, misalnya pada zaman Presiden BJ Habibie paling banyak 37 orang, di kabinet Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur hanya 36 orang, dan di kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri sebanyak 33 orang.
Fadhli menekankan, kuantitas kursi menteri tidak begitu menjadi persoalan. Ia lebih menyoroti seberapa penting banyaknya jumlah kementerian tersebut dapat memecah berbagai masalah bangsa maupun membantu kerja-kerja program, visi dan misi yang akan dijalankan oleh Prabowo.
“Sebaiknya Pak Prabowo berkaca dari kabinet-kabinet sebelumnya. Di Kabinet Juanda, Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo itu adalah zaken kabinet yang ada pada masa era kepemimpinan Presiden Soekarno,” tuturnya.
Di era kepemimpinan Soeharto, kata Fahdli, ada juga zaken kabinet yang merupakan kabinet gotong-royong. “Dan karena isinya dua per tiga dari kementerian Pak Harto itu dipimpinnya dari kalangan profesional,” lanjutnya.
Kemudian di Kabinet Habibie, terdapat pula zaken kabinet. Terlebih Habibie saat menggantikan Soeharto pasca lengser dengan keadaan Indonesia saat itu, maka Habibie perlu memulihkan stabilitas ekonomi.
“Nah sekarang Indonesia sedang menghadapi resesi ekonomi global, isu-isu perang dunia dan sebagainya, saya kira Pak Prabowo tidak lagi harus mendahulukan kepentingan parpolnya dan kepentingan parpol pendukungnya, itu justru dia harus lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya,” tutur Fadhli.
Ia menyebut Prabowo masih memiliki waktu untuk merevisi nama-nama calon menteri, berkaitan dengan rencana membentuk zaken kabinet ini.
“Sebaiknya Pak Prabowo itu fokus untuk membentuk zaken kabinet yang notabene orang-orang profesional, di Indonesia itu cukup banyak. Dan permasalahan di Indonesia hari ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh parpol saja, tetapi juga harus ada kolaborasi dari kalangan profesional atau akademisi yang ada di kampus-kampus Indonesia,” jelas dia.
Fadhli menambahkan, jangan sampai zaken kabinet yang akan dibentuk Prabowo berubah menjadi taken kabinet yang hanya taken for granted. “Yang artinya ya diterima begitu saja melalui lobi-lobi politik, tekanan politik sehingga ya menghasilkan sesuatu yang jauh dari harapan,” tegasnya.
(Sumber)
