Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Wazir Noviadi mewanti-wanti agar pemerintah tidak lalai terhadap potensi para oknum yang mulai mematok tanah untuk melancarkan program cetak sawah.
Pasalnya, Kementerian Pertanian mencanangkan program cetak sawah baru yang memiliki luasan lahan kurang lebih sekitar 150 ribu hektare yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto mewujudkan ketahanan pangan.
“Jangan sampai nantinya ada program cetak sawah yang selama ini tanah ini terlantar. Terdengar oleh oknum-oknum akan ada cetak sawah, nantinya akan ada oknum-oknum yang mulai mematok-matok, mematok-matok tanah, tapi selama ini orangnya tidak ada,” kata Wazir dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Senin (16/12/2024).
Demi menghindari bahaya tersebut, Wazir menilai harus ada kerja sama antara pemerintahan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera Selatan dengan Kementerian ATR/BPN agar program ini dapat terhubung. Dia berharap dengan adanya program cetak sawah baru ini, jangan sampai tiap instansi bekerja sendiri-sendiri.
“Karena kita satu tim negara, baik itu pemerintahan, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, badan-badan, ATR/BPN, agar ini dapat berhubung yang baik, tentunya diperlukan kerja sama yang baik,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini menyebut langkah yang dilakukan Komisi II DPR RI mendukung hal itu yakni dengan membentuk panitia kerja (panja) untuk menertibkan HGU. Panja ini berfungsi menghindari konflik-konflik lahan dalam mewujudkan cetak sawah baru.
“Sehingga kita mulai terlahan-lahan di tahun yang baru ini, di presiden yang baru ini, di gubernur-gubernur yang baru ini, seluruh Indonesia, bupati-bupati yang baru, seluruh Indonesia, kita melangkah menemukan Indonesia yang lebih baik lagi,” tuturnya.
Prabowo Ingin Percepat Program Cetak Sawah
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah untuk mempercepat pelaksanaan program cetak sawah tiga juta hektare sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.
Intruksi ini diberikan Prabowo kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
“Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke, sudah kami mulai, Kalimantan Tengah kami sudah mulai,” ujar Amran.
Amran mengatakan, selain di Merauke, dalam waktu dekat juga akan dilakukan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan lainnya.
Selanjutnya, kata Amran, pemerintah juga akan terus memberikan perhatian kepada petani dari segi hulu, yaitu terkait sarana produksi termasuk pupuk.
“Beliau (Presiden) sudah memerintahkan mengecek tambahan pupuk itu 100 persen, yang dulu itu dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani. Kemudian oplah (optimalisasi lahan), kami tindaklanjuti. Dan seterusnya,” ujar Amran.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menambahkan, pemerintah menargetkan program cetak sawah meliputi lahan seluas 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan.
Menurut Sudaryono, program cetak sawah menjadi kebutuhan, karena penduduk Indonesia terus bertambah, sementara sawah tidak pernah bertambah.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, harus cetak. Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan,” ujarnya pula.
Pemerintah memperkirakan 3 juta hektare sawah baru, bisa menjamin generasi bangsa hingga 80 tahun ke depan, dengan eksponensial penambahan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan nasional.
Lebih jauh terkait dengan status kepemilikan lahan yang akan diberlakukan program cetak sawah, Sudaryono menyampaikan bahwa lahan bisa milik pemerintah atau perorangan. Lokasinya pun akan ada di beberapa tempat.
“Sehingga jangan dipikir 3 juta itu satu hamparan 3 juta. Ada yang 10 ribu, 50 ribu di mana, kemudian sekian ratus ribu di mana, sekian belas ribu di mana. Total semuanya yang kami targetkan ada sekitar 3 juta. Saya kira itu,” kata Wamentan lagi.(Sumber)
