Perlawanan oligarki Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Banten akan menyebar di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia yang wilayah pantainya dikuasai oligarki sudah mendapat perlawanan rakyat setempat.
Demikian dikatakan Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi dalam pernyataan kepada redaksi Radar Aktual, Jumat (31/1/2025). “Masyarakat Rempang terus melakukan perlawanan agar tanahnya tidak dikuasai oligarki,” ungkapnya.
Kata Sutoyo, dari Banten, perlawanan di Banten berpotensi menyebar ke seluruh Indonesia, memicu gelombang resistensi di berbagai daerah dengan karakteristik yang serupa seperti penggusuran, perampasan lahan, krisis ekologi, dan ketimpangan sosial akibat proyek-proyek oligarki. “Pemerintah harus segera merespon cepat perlawanan rakyat terhadap oligarki. Pemerintah harus berpihak ke rakyat,” jelasnya.
Sutoyo mengatakan, anggota DPR harus melihat realitas di lapangan masyarakat menolak oligarki maupun PSN. “Anggota DPR digaji rakyat jangan hanya gaji buta harus memberikan pembelaan terhadap rakyat,” ungkap Sutoyo.
Sebagian warga melihat PSN sebagai proyek yang lebih menguntungkan korporasi besar dan elite politik dibanding masyarakat setempat. Misalnya, proyek perkebunan atau pertambangan yang menguntungkan investor tetapi merugikan petani atau nelayan setempat.
“Dalam beberapa kasus, PSN mendapat penolakan karena alasan politik. Pemerintah daerah atau kelompok masyarakat tertentu bisa menolak proyek yang dianggap hanya menguntungkan pusat atau elit politik tertentu tanpa memberikan manfaat nyata bagi warga lokal,” tegasnya.
Saat PSN dipaksakan, kata Sutoyo tanpa dialog yang baik dengan warga, bisa terjadi eskalasi konflik, bahkan berujung pada bentrokan antara masyarakat dan aparat. Ini bisa menciptakan ketidakstabilan sosial di tingkat lokal.
Beberapa kasus PSN telah dibawa ke ranah hukum oleh warga atau LSM yang menentang proyek tersebut. Penolakan publik yang besar terhadap PSN dapat merusak citra pemerintah dan mengurangi kepercayaan investor asing. “Investor cenderung menghindari proyek yang berpotensi menghadapi konflik sosial berkepanjangan,” pungkasnya.
