Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya menjadi pengawas kebijakan pemerintah, tetapi pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam polemik LPG 3 kg justru memunculkan kebingungan. Bukannya mempertanyakan kebijakan yang menyulitkan rakyat, Dasco malah sibuk memberikan klarifikasi yang membela pemerintah.
Dasco menyatakan bahwa larangan pengecer menjual LPG 3 kg bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung dari presiden.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn menilai bahwa sikap Dasco lebih menyerupai juru bicara pemerintah ketimbang pemimpin lembaga legislatif yang seharusnya mengawasi eksekutif.
“Sebagai pimpinan DPR, Dasco seharusnya mempertanyakan kebijakan ini, bukan membelanya. Jika lebih nyaman menjelaskan kebijakan pemerintah daripada mengkritisinya, lebih baik dia mundur dan jadi juru bicara resmi Presiden Prabowo,” ujar Romadhon, Rabu (5/2/2025).
DPR Kehilangan Fungsi, Rakyat Bertanya
Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, dalam kasus LPG 3 kg, DPR justru seolah kehilangan perannya sebagai pengawas.
Saat rakyat harus antre panjang demi mendapatkan gas subsidi, di mana suara DPR? Seharusnya, para pimpinan DPR mempertanyakan kebijakan ini dan menekan pemerintah untuk mencari solusi cepat, bukan malah menjelaskan atau membelanya.(Sumber)
