Kasus pagar laut milik Agung Sedayu Group di PIK 2 yang masuk dalam perairan Tangerang, Banten, harus tuntas sampai tahap pidana.
Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan dalam dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Polemik Pagar Laut! Langkah Pemerintah Dinilai Tepat Dengan Langsung Membongkar Pagar Laut’, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, (6/2).
Johan yang merupakan Politikus PKS ini juga menekankan, negara tidak akan pernah takut dengan kekuatan keuangan perorangan maupun korporasi.
“Negara tidak boleh takut. Pembongkaran pagar laut milik Agung Sedayu Group di perairan Tangerang, Banten, sebagai penegas bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat,” tegas Johan
Johan juga mengingatkan kepada semua pihak, khususnya lembaga penegak hukum untuk tidak takut dengan bayang-bayang nama ‘korporasi raksasa’ di Tanah Air, termasuk Agung Sedayu Group.
“Saudara-saudara sekalian melalui ini saya katakan bahwa berhenti sudah kita takut dengan bayang-bayang yang namanya dikait-kaitkan dengan Agung Sedayu Group langsung segala macam itu,” katanya.
Tak hanya itu, Johan mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengatur Indonesia. Dia kembali menegaskan bahwa kekuatan sesungguhnya hanya milik rakyat.
“Berhenti kita takut dengan ada orang-orang yang mengatur republik ini satu dua orang tidak, ini rakyat punya kekuatan, laut inilah pembatasnya,” ucapnya.
Di sisi lain, Johan memandang persoalan pagar laut di Tangerang merupakan puncak dari sengkarutnya sinergitas kerja antara elemen pemerintahan.
Menurutnya, izin Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan untuk Agung Sedayu Group bertentangan dengan Asta Cita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Dia menyebut jika Kepala Negara telah menunjukkan kekesalannya atas keberadaan pagar laut tersebut. Instruksi kepada TNI untuk membongkar pagar laut milik Agung Sedayu Group itu.
Bahkan Presiden mengisyaratkan dengan jelas dirinya ingin mengultimatum kepada pihak manapun untuk berhenti mengambil kekayaan negara.
“Nah pagar laut ini menampar mereka semua kira-kira pagar laut itu mau ngomong ke mereka gitu berhenti sudah kalian rebut kewenangan laut ini,” ucapnya.
Johan juga memastikan siapa pun yang ingin menghalangi pengusutan pagar laut ini akan berhadapan langsung dengan rakyat.
“Saya katakan bahwa hari ini siapapun yang ingin menutup atau main-main dengan kasus pagar laut ini dia akan berhadapan dengan rakyat,” tegasnya.
Karena itu, dirinya memintak kepada Presiden Prabowo agar lebih tegas lagi dalam mengatur para pembantunya. Bahkan, jika dirasa perlu dilakukan reshuffle maka segera lakukan hal itu agar publik juga tetap percaya pada pemerintah.
“Para menteri-menteri sebaiknya jangan main-main. Berhentilah mempermalukan Presiden. Soal reshuffle saya rasa itu baik, karena presiden pasti punya penilain sendiri yang tentunya sejalan dengan aspirasi publik,” pungkas Johan. (Sumber)
