Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menyebut revisi Tatib DPR yang disahkan melalui rapat paripurna beberapa waktu lalu perlu ditertawakan. Dia juga mengatakan hal ini merupakan permainan politik paling tidak sehat.
Feri menilai, pimpinan DPR sudah terlalu jauh ikut campur ke wilayah lembaga lain. “Kebodohan DPR (revisi Tatib) ini perlu ditertawakan secara berjemaah oleh rakyat. Dan itu tentu cara permainan politik paling tidak sehat yang pernah dilakukan oleh DPR saat ini,” ujar Feri saat dihubung Inilah.com di Jakaerta, Kamis (6/2/2025).
Lebih lanjut, dia menjelaskan terdapat berbagai kelemahan mendasar dari yang dilakukan DPR. Menurut Feri, DPR terlihat tidak paham apapun soal peraturan perundang-undangan.
“Satu, mengoreksi lembaga negara lain, terutama memberhentikan pejabatnya, itu bukan tugas DPR, bukan kewenangan. Dia sudah campur ke wilayah terlalu jauh di kekuasaan lembaga lain,” tehasnya.
Feri heran dengan peraturan tata tertib yang bisa mengubah undang-undang dasar dan bunyi undang-undang itu sendiri.
“Jadi aneh sekali, terjadi pelanggaran, sehingga itu tidak sah sebenarnya,” ujar Feri.
Selain itu, ia juga menilai peraturan tata tertib itu sebenarnya berpengaruh lebih banyak kepada urusan internal DPR itu sendiri.
“Namanya saja tata tertib DPR. Jadi bagi saya ini sangat janggal. Motifnya mungkin dalam angka menekan lembaga-lembaga tertentu, terutama Mahkamah Konstitusi,” paparnya.
Sebagai informasi, DPR RI baru saja merevisi Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, yang pada pokoknya mempertegas fungsi pengawasan DPR terhadap calon-calon penyelenggara negara yang pengangkatannya melalui proses politik di DPR. Seperti hakim MK, hakim Agung, pimpinan KPK, komisioner lembaga-lembaga negara lainnya bahkan Gubernur dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.(Sumber)
