Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa masalah yang terjadi di Indonesia belakangan ini secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih responsif terhadap masyarakat.
Bamsoet meminta di periode kedua Presiden Joko Widodo harus memilih calon menteri yang sensitivitasnya tinggi dan responsif.
“Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah,” ungkap Bamsoet.
“Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-beda,” tambahnya lagi.
Politikus Golkar ini menyebut bahwa memilih menteri adalah hak prerogatif presiden. Menurutnya, Jokowi perlu mengutamakan sosok pekerja keras, responsif, dan komunikatif untuk calon menterinya.
“Menjadi hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (parpol) maupun para profesional. Karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor. Sosok menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama,” ujarnya.
“Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat. Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri,” tuturnya.
Menurutnya, jika syarat-syarat sosok menteri di atas terpenuhi maka hasil kerja nyata pemerintah bisa ditingkatkan. “Hasil kerja nyata pemerintah dan parlemen masa bakti terdahulu harus lebih ditingkatkan,” kata Bamsoet.
Menurutnya, DPR, MPR, dan DPD harus semakin proaktif menyerap aspirasi masyarakat di semua daerah.
“Penyerapan aspirasi atau permasalahan itu kemudian dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dengan pemerintah melalui setiap kementerian sesuai konteks persoalannya. Berbagai rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan kita,” sebut Bamsoet kepada wartawan.
“Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR dan DPD,” ungkapnya.
“Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala sesuatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua,” dikatakan oleh Bamsoet.
“Berangkat dari kecenderungan itu, pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua,” pungkasnya. {jitunews.com}
