Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menyinggung penyaluran LPG 3 kilogram yang tidak tepat sasaran. Padahal negara menyalurkan lebih dari Rp 80 triliun untuk subsidi LPG 3 kilogram.
Bahlil menjelaskan, harga yang sebenarnya diberikan ke masyarakat adalah Rp 4.250 per kilogram. Sementara harga asli yang diimpor dari Saudi Aramco mencapai Rp 16.000-17.000 per kilogram.
“Artinya kita subsidi, negara subsidi Rp12.000 minimal sampai Rp 12.500 per kilogram. Jadi satu tabung LPG 3 kilo itu kita subsidi kurang lebih sekitar Rp 36.000. Idealnya harga ini sampai di rakyat tidak lebih Rp16.000,” kata Bahlil dalam Indonesia Economic Summit di Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Namun yang terjadi LPG 3 kilogram bisa dijual Rp 25.000 sampai Rp 30.000 per tabung. Artinya rakyat membayar lebih besar dari harga ideal, sehingga Bahlil menyebut hal ini tidak seharusnya terjadi.
“Tapi apa yang terjadi? Rakyat kita beli dengan harga mohon maaf Rp 25.000 Rp 23.000 ada yang Rp 30.000. Jadi kita ini mengambil hak rakyat, suruh rakyat bayar lebih gitu loh. Ya saya sebagai mantan orang miskin dan dibesarkan dalam keluarga yang susah nggak rela ini terjadi,” imbuhnya.
Bahlil juga menyinggung harga LPG 3 kg yang tidak naik sejak tahun 2007. Sejak tahun itu hingga sekarang gas melon tetap dibanderol pemerintah Rp 4.250 per kg.
“(Subsidi) Rp 80 triliun, Rp 84 triliun, Rp 87 triliun. Tahun 2023 itu Rp 87 triliun. Dan untuk LPG ini sejak 2007 diterapkan sampai sekarang harganya nggak naik-naik. Jadi harga yang kita kasih ke masyarakat itu hanya Rp 4.250 per kilogram,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Bahlil menyebut kebutuhan LPG per tahun mencapai 8,3 juta ton, sementara produksinya hanya 1,4 sampai 1,6 juta ton. Selisih itu lalu dipenuhi pemerintah dari impor.
“Nah terkait dengan ini tidak ada cara lain. Kita harus membangun industri dalam negeri, siapa yang punya wilayah kerja yang C3, C4 daripada gas itu yang bisa kita konversi untuk menjadi LPG. Kalau tidak kita bangun jargas,” terang Bahlil.(Sumber)
