Apa mungkin? Jokowi kan sudah dipecat dari keanggotaan PDIP. Itulah masalahnya. Pemecatan Jokowi dari DPP PDIP legal tidak? Inilah yang penulis duga membuat Megawati Soekarnoputri ketar-ketir bila ingin PDIP melaksanakan Kongres di tahun 2025 ini.
Masalahnya seperti penulis ungkap dalam tulisan sebelumnya, https://radaraktual.com/220896/retret-kepala-daerah-bongkar-kepengurusan-ketua-umum-pdip-sudah-expired.html. Kepengurusan DPP PDIP Pimpinan Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto yang mengeluarkan SK pemecatan terhadap Jokowi sudah expired.
Tentu soal legalitas inilah yang akan memantik perdebatan andai celah ini benar-benar dimanfaatkan oleh Jokowi untuk mengambil alih PDIP yang telah dijabat oleh Megawati Soekarnoputri sejak tahun 1996 yang lalu.
Pemecatan Jokowi dari PDIP oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto di penghujung tahun 2024 itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024. Diumumkan ke publik pada 16 Desember 2024 oleh Ketua DPP PDIP, Komaruddin Watubun.
Beberapa hari kemudian pasca pemecatan Jokowi, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kini Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto berada di tahanan KPK. Megawati Soekarnoputri makin tersudut. Jokowi diatas angin.
SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Dasar keluarnya SK pemecatan tersebut itulah yang akan menjadi polemik soal sah tidaknya Jokowi dipecat dari PDIP. Pasalnya masa perpanjangan Kepengurusan DPP PDIP belum disahkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo.
Ini pula yang menyebabkan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri tak kunjung ada. Spekulasi penulis, Jokowi menjadi penghambat bertemunya kedua tokoh yang pernah populer dengan Megapro atau Megawati-Prabowo yang pernah berduet di Pilpres 2009.
Patut diduga perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan DPP PDIP Pimpinan Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum hingga keluarnya Instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda untuk mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Dalam surat instruksi tersebut jelas sekali masa Kepengurusan Megawati Soekarnoputri dimulai sejak tahun 2019 dan berakhir pada bulan Agustus 2024. Sementara pemecatan Jokowi 14 Desember 2024 dan instruksi Ketua Umum dikeluarkan 20 Februari 2025.
Jokowi sendiri ketika masih menjadi Presiden pernah mempersoalkan legalitas perpanjangan masa Kepengurusan DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto. Bahkan ketika itu ramai jadi perbincangan publik dan diakui oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto tentang upaya Jokowi mengambil alih PDIP dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Patut diduga dicopotnya secara tiba-tiba kader PDIP bulan Agustus 2024 yang menjabat Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di ujung kekuasaan Presiden Jokowi dan digantikan oleh kader Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas agar Yasonna Laoly tidak buru-buru mengeluarkan SK pengesahan perpanjangan Masa Bakti Pengurus DPP PDIP hasil Kongres ke-5 PDIP di Bali tahun 2019.
Keluarnya Instruksi Megawati Soekarnoputri membuat publik tahu bahwa Kepengurusan PDIP dibawah Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto belum terdaftar di Kementerian Hukum sehingga pemecatan Jokowi dari PDIP menjadi celah bagi Jokowi bila benar-benar ingin mengambil alih PDIP dari Megawati Soekarnoputri.
Setidaknya Jokowi sudah mulai cek sound kekuatan Jokowi di internal PDIP pasca Instruksi penundaan mengikuti retret kepala daerah. Kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP tetap mengikuti retret sesuai himbauan Jokowi atau instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri berakhir manis dengan diakuinya perpanjangan Kepengurusan PDIP Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto atau berpotensi akan terjadi Peristiwa Kudatuli jilid dua?
Peristiwa Kudatuli adalah kerusuhan yang terjadi pada 27 Juli 1996 di kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jakarta. Peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan “Sabtu Kelabu”.
Kita tunggu saja dinamika PDIP ke depan. Pertarungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri di PDIP bakal seru dan Presiden Prabowo akan tampil sebagai Pahlawan bagi PDIP atau justru Prabowo diambang kejatuhan?
Wallahua’lam bish-shawab
Bandung, 25 Sya’ban 1446/24 Februari 2025
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
