Program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diduga diperjualbelikan oleh oknum anggota Komisi X DPR RI. Modusnya, oknum anggota DPR memanfaatkan Tenaga Ahli (TA) untuk memuluskan praktik jual beli beasiswa KIP Kuliah.
Dugaan jual beli beasiswa ini sebelumnya mengemuka dalam dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dengan sejumlah asosiasi perguruan tinggi swasta.
Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Budi Djatmiko menyebut, oknum anggota Komisi X DPR memperjualbelikan beasiswa KIP Kuliah tahun 2024 dengan besaran Rp5-7 juta untuk satu beasiswa.
“Laporannya banyak sekali. APTISI sudah temukan, hampir tiap wilayah melaporkan. APTISI sudah cek langsung ke lapangan dan rektor yang langsung ngomong,” kata Budi, Selasa (18/3/2025).
Diungkapkan APTISI, praktik jual beli beasiswa KIP Kuliah merata di beberapa wilayah di Indonesia. Dimana Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta menduduki posisi teratas.
“Paling besar jual beli beasiswa KIP Kuliah adalah Jawa Barat dan DKI Jakarta,” kata Budi.
Terkait hal ini pula, Ketum APTISI Budi Djatmiko berjanji akan melaporkan oknum anggota DPR RI tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Terutama jika ke depan pihaknya masih menemukan adanya jual beli beasiswa KIP Kuliah seperti tahun 2024.
“Kalau masih ada lagi jual beli KIP kuliah, APTISI akan melaporkan ke MKD. Jangan sampai terulang lagi,” katanya.
“Saya juga sudah informasikan ke Kemediktisaintek dan surat laporan jual beli KIP Kuliah banyak sekali, pengaduan – pengaduan. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada pungutan lagi. Saya dapat laporan dari berbagai daerah, dari rektor,” sambungnya..
Selain ke MKD, APTISI menyatakan telah melaporkan oknum anggota DPR RI yang memperjualbelikan beasiswa KIP Kuliah tahun 2024 kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Kami sudah sampaikan ke Presiden dan DPR RI,” demikian Budi Djatmiko. (Sumber)
