Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti tajam terkait bertumbangannya perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
Terbaru, ada BPJS yang dikabarkan mengalami defisit anggaran dan masuk dalam tahap kritis.
Hal inilah yang kemudian disorot oleh Said Didu melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.
Dia menyebut defisitnya BPJS tidak terlepas dari kebijakan mantan Presiden Joko Widodo di masa lalu.
“Semua jadi bangkrut oleh kebijakan Jokowi,” tulisnya dikutip Jumat (21/3/2025).
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyebut bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit pada 2024.
Namun, ia mengaku keuangan BPJS Kesehatan masih sehat. “BPJS itu sekarang dalam keadaan sehat. Sehat walafiat,” ujar Ali.
Lanjutnya, ia menuturkan kecenderungan utilitas atau pengguna layanan BPJS Kesehatan meningkat sehingga biaya naik.
“Sehingga unit cost-nya juga meningkat. Premi yang kami kumpulkan kurang bisa menutup itu,” tuturnya.
Dikutip Kontan, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit sebesar Rp 9,56 triliun di tahun 2024. Desifit ini dihitung dari pendapatan BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 165,73 triliun di 2024.
Sedangkan beban jaminan kesehatan mencapai Rp 174,90 triliun di 2024.
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengungkapkan beberapa faktor penyebab terjadinya defisit BPJS Kesehatan.
Abdul menyebutkan, faktor tersebut dikarenakan adanya ketimpangan antara pendapatan iuran dengan pembayaran beban manfaat. Adapun beberapa faktor tersebut, pertama adanya peningkatan beban jaminan pasca Covid-19.
“Ini akibat rebound effect utilisasi pasca pandemi lalu pola tarif JKN yang berubah, kedua adalah tingkat keaktifan peserta yang masih rendah, terakhir adalah upaya pencegahan fraud yang belum optimal,” ujarnya dalam raker bersama Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (11/2).(Sumber)
