Penolakan terhadap Undang-undang TNI oleh berbagai kalangan terus meluas. Tak hanya memprotes pengisian jabatan oleh prajurit TNI di 14 kementerian atau lembaga, tapi juga memprotes kewenangan TNI melakukan operasi militer di ruang siber yang menargetkan pihak yang melemahkan kepercayaan kepada pemerintah.
Aksi unjuk rasa menolak Undang-undang TNI dilakukan berbagai komponen masyarakat, dari mahasiswa hingga masyarakat sipil lainnya pada Aksi Kamisan di depan gedung DPRD, Kamis (27/3/2025). Aksi ini berujung ricuh setelah polisi menembaki para pengunjuk rasa dengan water cannon. Video amatir yang beredar memperlihatkan para pengunjuk rasa dikejar hingga dipukuli.
Para pekerja seni juga tak ketinggalan mengungkapkan protes pada pengesahan Revisi Undang-undang TNI. Apalagi, di dalam undang-undang tersebut memberikan kewenangan bagi TNI melakukan operasi informasi yang dikhawatirkan bertujuan membungkam kritik kepada pemerintah.
Salah satunya adalah penyanyi Baskara Putra yang juga dikenal dengan nama panggung Hindia. Melalui akunnya di aplikasi X, Hindia menyebut Undang-undang TNI yang memberi kewenangan melakukan operasi informasi dengan target pihak yang melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah, bukan lagi spekulasi bakal balik ke orde baru (orba).
“Ini mah bukan spekulasi lagi kalau bakal balik ke Orba (Orde Baru),” tulis Baskara Putra atau Hindia melalui akun X yang dikutip Kamis (27/3/2025).
Baskara Putra juga memberikan dukungan terhadap aksi demonstrasi lanjutan untuk menyuarakan pencabutan UU TNI yang baru.
Dalam unggahan lain, Baskara Putra menampilkan ulang seruan untuk masyarakat beramai-ramai turun ke jalan lagi besok.
“Militerisme dan oligarki semakin mengancam demokrasi kita. Revisi UU TNI membuka jalan bagi militer masuk ke ranah sipil, bertentangan dengan amanat reformasi yang menegaskan supremasi sipil. Mari turun ke jalan, desak bersama,” demikian bunyi potongan seruan demonstrasi yang Baskara Putra unggah ulang dari akun X @barengwarga.
Komika Pandji Pragiwaksono juga menuliskan reaksinya terhadap kebijakan baru Kementerian Pertahanan atau Kemenhan di dunia maya.
“Wew,” tulis Pandji Pragiwaksono sambil menyertakan gambar bergerak dirinya bertuliskan, ‘Do I really have to explain this?’.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengungkap peran baru TNI untuk menghadapi ancaman siber, utamanya yang menyerang sistem pertahanan. Bentuk serangan itu seperti peretasan dan sabotase digital.
“TNI akan berperan dalam menghadapi berbagai ancaman siber, termasuk serangan terhadap sistem pertahanan dan komando militer, seperti peretasan, sabotase digital, atau pencurian data strategis,” kata Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang kepada media, Rabu (26/3/2025).
Selain itu, TNI juga berperan menghadapi ancaman terhadap infrastruktur kritis nasional. Contohnya, serangan terhadap jaringan listrik, telekomunikasi, transportasi, dan serangan lainnya yang dianggap berdampak pada stabilitas negara.
Bagian dari Operasi Militer di Ruang Siber, TNI juga akan melakukan operasi informasi dan disinformasi terhadap pihak-pihak yang mengancam kedaulatan negara.
Operasi itu dilakukan termasuk terhadap mereka yang memiliki motif untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan pemerintah. “Hingga yang berpotensi memecah belah bangsa,” kata Frega.
Frega menegaskan, operasi itu bukan diarahkan kepada pihak yang memberikan kritik. “Operasi yang dilakukan di ruang siber bukan kepada kritik yang harus ada dan ditumbuhkembangkan dalam sebuah masyarakat demokrasi,” ujarnya. (Sumber)
