Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan berat dalam mengelola perekonomian Indonesia. Harapan besar yang disematkan kepada pemerintahannya kini menghadapi ujian nyata, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin meluas, dan stabilitas politik semakin rapuh akibat berbagai dinamika di dalam kabinet serta tekanan eksternal.
IHSG yang sebelumnya stabil di level 7.000-an kini mengalami penurunan drastis hingga menyentuh angka 6.200. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap kondisi makroekonomi, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah, ketidakpastian kebijakan ekonomi, dan perlambatan pertumbuhan global. Banyak analis menyebut bahwa faktor utama dari kejatuhan IHSG adalah ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian ekonomi yang stabil.
Dalam beberapa bulan terakhir, banyak perusahaan besar mulai melakukan PHK massal. Industri manufaktur, teknologi, dan ritel menjadi sektor yang paling terpukul. Perusahaan seperti e-commerce, startup teknologi, serta pabrik-pabrik di kawasan industri mengalami kesulitan bertahan akibat tingginya biaya operasional dan melemahnya daya beli masyarakat.
Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa angka pengangguran meningkat hingga 6,5%, naik dari 5,8% pada tahun sebelumnya. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi stabilitas sosial, mengingat jumlah angkatan kerja yang semakin besar tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai.
Secara politik, pemerintahan Prabowo juga mengalami tekanan yang tidak kalah hebat. Demo besar di berbagai daerah menolak UU TNI.
Di tengah situasi yang semakin memburuk, langkah apa yang bisa diambil oleh Presiden Prabowo? Beberapa ekonom menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada kebijakan fiskal yang ekspansif dengan memberikan insentif bagi industri yang terdampak dan mempercepat pembangunan infrastruktur produktif. Selain itu, transparansi dalam kebijakan ekonomi menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan investor.
Namun, jika pemerintahan Prabowo gagal mengelola krisis ini dengan baik, bukan tidak mungkin gejolak sosial semakin meningkat dan pemerintahan ini akan mengalami tekanan politik yang lebih besar. Dengan kondisi ekonomi yang memburuk, masyarakat mulai kehilangan kesabaran, dan ini bisa menjadi momentum bagi oposisi untuk semakin menguat.
Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan berat dengan merosotnya IHSG, meningkatnya PHK, dan ketidakstabilan politik yang semakin terlihat. Jika tidak ada langkah cepat dan tepat, maka legitimasi pemerintahan bisa semakin tergerus. Ini adalah ujian nyata bagi kepemimpinan Prabowo dalam menghadapi badai ekonomi dan politik yang mengancam stabilitas nasional.
Oleh: Beathor Suryadi, Kader PDIP dekat almarhum Taufik Kiemas
