Pemerintah harus merespons serius kebijakan perang tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Indonesia sebesar 32 persen.
Salah satunya pemerintah agar menghentikan pengeluaran APBN yang tidak penting. Hal ini untuk mencegah terjadinya dampak terburuk bagi fiskal Indonesia.
“Hentikan pengeluaran-pengeluaran APBN dan APBD yang tidak perlu. Benchmark terhadap upaya-upaya seperti Gubernur Jabar selama ini misalnya,” kata Guru Besar Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Didin Damanhuri kepada wartawan, Jumat 4 April 2025.
Selain itu, Didin mendorong pemerintah membangkitkan semangat persatuan agar laju ekonomi, politik dan sosial stabil di tengah gelombang resesi.
“Menghentikan narasi-narasi pembelahan bangsa baik dari kalangan the rullling elite maupun civil society sehingga terjadi konsolidasi politik, ekonomi dan sosial untuk menghadapi situasi terburuk sekalipun,” kata Didin.
Ia juga mengimbau kalangan rumahtangga tidak melakukan belanja tidak berlebihan dan menghidupkan kembali budaya tolong menolong antar sesama.
“Sehingga tak seorang pun dibiarkan mengalami kesulitan ekonomi keluarganya,” kata Didin.
Aparat keamanan, lanjut Didin, juga harus lebih sigap dalam menghadapi situasi keamanan yang diprediksi meningkat.
“Aparat keamanan agar lebih gercep dan bijak menghadapi situasi kamtibmas yang mungkin meningkat dalam waktu dekat ini,” tutup Didin. (Sumber)
