Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ahmad Muzani menyatakan tidak ada kewajiban bagi PDIP untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, usai terjadinya pertemuan di kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Tapi dia memastikan, pihaknya selalu terbuka dengan siapapun untuk bekerja sama demi memperkuat pemerintahan. “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan. Tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).
Adapun isi pertemuan Prabowo-Megawati, Muzani mengungkap, dalam pertemuan Megawati banyak cerita soal pengalamannya memimpin Indonesia. Turut juga berdiskusi soal strategi mengatasi krisis ekonomi.
“Ibu Megawati Soekarnoputri lebih banyak berbicara tentang pengalaman beliau sebagai Presiden, ketika menghadapi situasi yang tidak gampang dalam pemulihan ekonomi nasional,” kata Muzani.
Muzani mengatakan, Prabowo juga sempat membahas bermacam masalah dan tantangan global yang saat ini mengemuka dan juga berdampak ke Indonesia. Terutama, soal kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengenakan tarif impor 32 persen untuk produk Indonesia.
“Ibu Megawati juga menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan, pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional,” jelas Muzani.
Ketua MPR itu juga membeberkan, dalam pertemuan yang lebih banyak bicara empat mata antara Prabowo dan Megawati tersebut, keduanya sepakat bahwa ini menjadi momentum untuk melakukan kebangkitan bagi Indonesia.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri, Senin (7/4/2025) malam.
“Semalam memang ada pertemuan silaturahmi antara pak Prabowo dan bu Megawati di kediaman bu Megawati di Teuku Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka hari raya idul fitri,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025) malam.
Dasco menegaskan, hubungan Prabowo dengan Megawati selama ini memang bersahabat dan baik-baik saja. Dengan begitu, pertemuan semalam merupakan pertemuan secara akrab dan kekeluargaan.
“Sehingga ya pertemuan semalem itu pertemuan kekeluargaan keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas kedua tokoh ini,” tuturnya.
Asal tahu saja, wacana pertemuan kedua tokoh ini sudah bergulir sejak lama tapi baru terealisasi. Diduga karena sikap keras kepala Megawati yang belum bisa menerima kekalahan partainya di Pilpres dan Pilkada.
Bahkan secara terbuka, Megawati sempat menolak ajakan pertemuan. Hal itu tercermin pada ucapan Megawati saat pidato politik di HUT ke-52 PDIP pada Jumat (10/1/2025). Kala itu Megawati mengaku sedang pusing karena banyak kadernya gagal di kontestasi.
“Ada yang ngomong ‘Bu, ada yang minta nasi goreng’. Lho, minta bikinin nasi goreng, wong aku wae lagi mumet anak anakku banyak yang enggak jadi,” kata Megawati dalam pidato politiknya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).(Sumber)
