Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay prihatin dengan rencana pemberlakuan tarif impor baru oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump karena berpotensi menekan ekspor produk tekstil, furnitur, elektronik, serta hasil pertanian dan perikanan dari Indonesia. Saleh meminta Pemerintah menyikapi hal tersebut dengan benar.
Pemberlakuan tarif impor baru oleh Trump atau yang populer disebut tarif Trump, saat ini ditunda sementara pemberlakuannya oleh Washington sampai 90 hari ke depan.
“Cara menyikapi permasalahan ini dengan negosiasi, paling tidak agar diseimbangkan (kebijakan tarif). Selanjutnya, Indonesia harus meningkatkan daya saing barang-barang di dalam negeri supaya kita bukan lagi mengejar ekspor ke Amerika, tetapi membuka pasar baru. Eropa, Timur Tengah, dan Afrika saya kira menjanjikan untuk pasar Indonesia,” ujar Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).
Dia juga menilai pemerintah perlu mewaspadai persaingan pada masa yang akan datang. Menurutnya, tarif resiprokal ini akan memukul sektor padat karya Indonesia yang selama ini bergantung pada pasar AS, dan menyumbang besar pada ekspor serta lapangan kerja. Gelombang PHK dan perlambatan ekonomi sekarang menjadi ancaman.
“Perusahaan perlu mengikuti program agar sektor sumber daya manusia khususnya, pelatihan kerjanya semakin maju,” kata dia.
Presiden AS Donald Trump pada Rabu (9/5/2025) waktu setempat telah mengumumkan penundaan sementara selama 90 hari atas tarif impor baru. Penundaan tarif ini diberlakukannya terhadap puluhan negara, kecuali China yang justru dinaikkan menjadi 125 persen.
Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyebut tarif terhadap negara-negara tertentu akan ditangguhkan selama tiga bulan ke depan, memberi waktu bagi para pejabat AS untuk melakukan negosiasi dengan mitra dagang yang mengajukan permohonan pengurangan tarif.
Gedung Putih menegaskan penundaan ini tidak mencakup seluruh tarif. Tarif umum sebesar 10 persen atas hampir seluruh barang impor ke AS masih tetap berlaku. Selain itu, tarif yang sudah lebih dahulu diterapkan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak akan diubah.(Sumber)