Aktivis Indonesia Democracy Monitor (InDemo), Agus Sulistio, mengkritik keras warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya penuh dengan beban berat bagi transisi menuju pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Agus, meski infrastruktur megah dibangun selama satu dekade terakhir, kondisi ekonomi rakyat justru terpuruk. “Utang negara membengkak, sementara hukum seolah tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujarnya dalam pernyataan tertulis kepada Radar Aktual, Ahad (27/4/2025).
Agus menilai warisan kebijakan Jokowi tidak hanya bermasalah dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi tata kelola kekuasaan. Ia menyoroti pembentukan dinasti politik melalui dukungan kepada keluarga dekat Jokowi untuk menduduki posisi strategis, seperti Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
“Ini bukan sekadar langkah politik biasa, tetapi bagian dari pola sistematis pembentukan politik dinasti yang dibiayai oleh kekuasaan negara dan dibungkus citra ‘pemimpin muda’,” kata Agus.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, total utang pemerintah hingga akhir 2024 tercatat lebih dari Rp 8.300 triliun, melonjak jauh dari Rp 2.600 triliun saat Jokowi mulai menjabat pada 2014. Agus memperingatkan bahwa beban bunga utang yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun per tahun menyulitkan ruang fiskal untuk program sosial dan ekonomi kerakyatan.
“Presiden Prabowo tidak punya pilihan selain melakukan efisiensi anggaran akibat kebijakan ugal-ugalan selama 10 tahun terakhir,” tambahnya.
Agus juga mengkritik respons terhadap kritik yang selama ini lebih banyak dijawab dengan pencitraan, pembagian bantuan sosial, dan proyek infrastruktur yang tidak sepenuhnya menyentuh kebutuhan rakyat bawah. Ia menyamakan situasi ini dengan model kekuasaan otoritarianisme tersembunyi seperti yang dipaparkan Hannah Arendt, serta mengingatkan bahaya lahirnya tirani dari demokrasi tanpa moral seperti yang dijelaskan Plato dalam The Republic.
“Pemerintahan Prabowo hari ini menghadapi pilihan sulit: apakah akan terus memelihara sistem yang sarat utang, oligarki, dan hukum yang tidak adil? Atau berani memutus warisan ini demi masa depan yang lebih adil dan demokratis?” pungkas Agus.
